Indonesia and Norway Say Forestry Programs Can Align with Economic Growth

SEAToday.com, Jakarta - Indonesia’s Minister of Forestry Raja Juli Antoni and Norway’s Minister of Climate and Environment Andreas Bjelland Eriksen agreed that forestry programs can coexist with economic development.
In an official statement on Friday, Raja Antoni emphasized that development and forest conservation must go hand in hand, as both are essential pillars.
“Development must continue. Forests remain preserved, and people's welfare is ensured. These pillars must not be compromised,” he stated as quoted on Antara.
Minister Eriksen echoed this view, praising Indonesia’s leadership in balancing forest preservation with economic opportunities.
“You have shown the world how forestry programs can align with global economic growth and create new jobs,” he said as quoted on Antara.
As of now, Indonesia and Norway have maintained forestry cooperation for 75 years. Eriksen expressed pride in continuing the partnership under Raja Juli Antoni’s leadership, emphasizing its strong foundation built on ambition, mutual respect, and commitment.
“This partnership reflects the long-standing friendship between Indonesia and Norway. We have come a long way together and will continue to grow stronger,” Eriksen added as quoted on Antara.
Writer: Andi Raisa Malaha Thambas
Artikel Rekomendasi
Kabar Indonesia
Prabowo Putuskan Pemeriksaan Kesehatan Gratis Berjalan Mulai 10 F...
Presiden Prabowo Subianto putuskan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) resmi berjalan secara nasional pada 10 Februari 2025.
Kemendikdasmen Libatkan Sekolah Swasta dalam SPMB
Kemendikdasmen turut melibatkan sekolah swasta dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang akan menggantikan sistem PPDB pada 2025.
Menteri Pariwisata Tegaskan Komitmen Wujudkan Pariwisata Aman
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan bahwa ingin komitmen pemerintah untuk mewujudkan pariwisata yang aman dan nyaman.
MK Resmi Hapus Presidential Threshold pada UU Pemilu
Mahkamah Konstitusi putuskan hapus ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam UU Pemilu.
Berita Terpopuler
Sekolah Dasar Muhammadiyah di Sidoarjo Menerapkan Waktu Tidur Sia...
SD Muhammadiyah 4 Zamzam di Sidoarjo, Jawa Timur, menjadikan tidur siang sebagai salah satu pelajaran yang wajib diikuti siswa.
Peltu (Purn) Tatang Koswara Penembak Jitu Indonesia yang Diakui...
Tatang Koswara, lahir di Cibaduyut pada 12 Desember 1946 adalah salah satu penembak jitu (sniper) Indonesia yang diakui dunia.
Kronologi Kasus Guru Honorer Ibu Supriyani yang Viral, Kini Ditan...
Kasus guru honorer ibu Supriyani yang dituding melakukan pemukulan pada siswanya, kini ditangguhkan penahanannya.
Kronologi Kecelakaan Beruntun di Tol Cipularang KM 92, Diduga aki...
Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat mengatakan bahwa tabrakan beruntun di Tol Cipularang Kilometer (KM) 92, Kabupaten Purwakarta, Senin, 11 November 2024, diduga dipicu truk bermuatan berat yang mengalami rem blong sehi...
Trending Topik
Berita Terkini
BMKG: Jakarta Diprakirakan Hujan Sabtu Siang
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Jakarta diguyur hujan pada Sabtu (22/2) siang.
Mesir Optimistis Gaza Pulih dalam Tiga Tahun dengan Dukungan Nega...
Perdana Menteri Mesir Mostafa Madbouly menegaskan bahwa Mesir dan negara-negara Arab lainnya mampu merampungkan rekonstruksi Jalur Gaza dalam waktu tiga tahun. Pernyataan ini merespons kehancuran besar yang dialami wilay...
Presiden Prabowo Resmi Lantik 961 Kepala Daerah
Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 961 kepala daerah terpilih beserta wakilnya secara serentak, Kamis (20/2/2025).
Amnesti Internasional Desak Prancis Tolak RUU Larangan Jilbab dal...
Amnesti Internasional mendesak parlemen Prancis untuk menolak rancangan undang-undang (RUU) yang bertujuan melarang penggunaan jilbab dan simbol keagamaan lainnya dalam kompetisi olahraga di negara tersebut.