Amnesti Internasional Desak Prancis Tolak RUU Larangan Jilbab dalam Olahraga

SEAToday.com, Paris - Amnesti Internasional mendesak parlemen Prancis untuk menolak rancangan undang-undang (RUU) yang bertujuan melarang penggunaan jilbab dan simbol keagamaan lainnya dalam kompetisi olahraga di negara tersebut.
RUU ini mengusulkan pelarangan pakaian dan aksesori yang mencerminkan identitas keagamaan di semua cabang olahraga dan akan segera dibahas di Senat Prancis.
Menurut Amnesti Internasional, meskipun sekularisme dalam Konstitusi Prancis seharusnya menjamin kebebasan beragama, kenyataannya prinsip ini sering digunakan untuk membatasi hak perempuan Muslim dalam kehidupan publik. Organisasi hak asasi manusia ini juga menyoroti bahwa Prancis telah lama menerapkan kebijakan diskriminatif terhadap pakaian perempuan Muslim, termasuk dalam ranah olahraga.
Beberapa federasi olahraga di Prancis bahkan sudah melarang penggunaan jilbab bagi atlet perempuan, dan jika RUU ini disahkan, kebijakan tersebut akan semakin memperparah diskriminasi serta memperkuat lingkungan yang tidak ramah bagi komunitas Muslim di Prancis.
Menjelang Olimpiade Paris 2024, Amnesti Internasional memperingatkan bahwa aturan semacam ini dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mental dan fisik perempuan Muslim yang ingin berpartisipasi dalam olahraga.
Anna Blus, peneliti dari Amnesti Internasional, mengungkapkan bahwa larangan jilbab bagi atlet Prancis dalam Olimpiade Paris telah mendapat kritik luas secara internasional. Namun, alih-alih merevisi kebijakan tersebut, otoritas Prancis justru berusaha memperluas larangan ini ke seluruh cabang olahraga.
Blus menegaskan bahwa meskipun kebijakan ini diklaim bertujuan menjaga sekularisme, pada kenyataannya, aturan ini secara langsung menargetkan perempuan Muslim. Ia memperingatkan bahwa membingkai jilbab sebagai ancaman terhadap sekularisme adalah tindakan berbahaya yang hanya akan memperburuk diskriminasi dan rasisme berbasis agama.
"Setiap perempuan berhak menentukan pakaian yang mereka kenakan," ujarnya, menegaskan bahwa pelarangan jilbab dalam olahraga mencerminkan bentuk Islamofobia yang harus ditolak.
Artikel Rekomendasi
Kabar Indonesia
Prabowo Putuskan Pemeriksaan Kesehatan Gratis Berjalan Mulai 10 F...
Presiden Prabowo Subianto putuskan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) resmi berjalan secara nasional pada 10 Februari 2025.
Kemendikdasmen Libatkan Sekolah Swasta dalam SPMB
Kemendikdasmen turut melibatkan sekolah swasta dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang akan menggantikan sistem PPDB pada 2025.
Menteri Pariwisata Tegaskan Komitmen Wujudkan Pariwisata Aman
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan bahwa ingin komitmen pemerintah untuk mewujudkan pariwisata yang aman dan nyaman.
MK Resmi Hapus Presidential Threshold pada UU Pemilu
Mahkamah Konstitusi putuskan hapus ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam UU Pemilu.
Berita Terpopuler
Sekolah Dasar Muhammadiyah di Sidoarjo Menerapkan Waktu Tidur Sia...
SD Muhammadiyah 4 Zamzam di Sidoarjo, Jawa Timur, menjadikan tidur siang sebagai salah satu pelajaran yang wajib diikuti siswa.
Peltu (Purn) Tatang Koswara Penembak Jitu Indonesia yang Diakui...
Tatang Koswara, lahir di Cibaduyut pada 12 Desember 1946 adalah salah satu penembak jitu (sniper) Indonesia yang diakui dunia.
Kronologi Kasus Guru Honorer Ibu Supriyani yang Viral, Kini Ditan...
Kasus guru honorer ibu Supriyani yang dituding melakukan pemukulan pada siswanya, kini ditangguhkan penahanannya.
Kronologi Kecelakaan Beruntun di Tol Cipularang KM 92, Diduga aki...
Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat mengatakan bahwa tabrakan beruntun di Tol Cipularang Kilometer (KM) 92, Kabupaten Purwakarta, Senin, 11 November 2024, diduga dipicu truk bermuatan berat yang mengalami rem blong sehi...
Trending Topik
Berita Terkini
Presiden Prabowo Resmi Lantik 961 Kepala Daerah
Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 961 kepala daerah terpilih beserta wakilnya secara serentak, Kamis (20/2/2025).
Amnesti Internasional Desak Prancis Tolak RUU Larangan Jilbab dal...
Amnesti Internasional mendesak parlemen Prancis untuk menolak rancangan undang-undang (RUU) yang bertujuan melarang penggunaan jilbab dan simbol keagamaan lainnya dalam kompetisi olahraga di negara tersebut.
Monas Ditutup Sementara untuk Umum Saat Pelantikan Kepala Daerah
Monumen Nasional (Monas) akan ditutup sementara untuk umum pada Kamis (20/2) selama prosesi pelantikan kepala daerah di Istana Kepresidenan berlangsung.
Isu Reshuffle Mencuat, Seskab Konfirmasi Pelantikan Pejabat di Is...
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto akan melantik sejumlah pejabat negara di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (19/2) sore.