• Kamis, 03 April 2025

Kemendagri Minta Kepala Daerah yang Tidak Hadir Retret untuk Kirim Wakil

Kemendagri Minta Kepala Daerah yang Tidak Hadir Retret untuk Kirim Wakil
Wamendagri Bima Arya Sugiarto dalam konferensi pers yang dilaksanakan di depan Gerbang Akademi Militer, Magelang, Jateng, Jumat (21/2/2025). (dok: ANTARA/HO-Puspen Kemendagri)

SEAToday.com, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta kepala daerah yang tidak dapat menghadiri retret atau pembekalan kepala daerah untuk mengirimkan wakilnya sebagai pengganti.

"Panitia meminta agar kepala daerah yang bersangkutan mengirimkan wakilnya untuk mengikuti rangkaian acara di Magelang ini seperti halnya mereka yang sakit atau ada kegiatan keluarga," kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam konferensi pers yang disaksikan dari Jakarta, Jumat (21/2).

Terkait kepala daerah yang belum tiba dalam acara pembekalan di Magelang ini, Bima mengatakan bahwa Kemendagri akan terus menghubungi kepala daerah tersebut.

“Akan terus menghubungi 47 kepala daerah yang belum hadir ini dengan meminta kejelasan apakah akan datang terlambat atau harus digantikan oleh wakil," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa Kemendagri menunggu kepala daerah yang belum hadir hingga Jumat malam, kemudian memutuskan keikutsertaan 47 kepala daerah ini berdasarkan data terakhir yang dimilikinya.

Apabila kepala daerah ataupun wakilnya tidak dapat hadir, maka sekretaris daerahnya diminta hadir untuk menjalani pembekalan.

Meski demikian, kepala daerah yang tidak bisa hadir dalam pembekalan di Akmil selama 21-28 Februari 2025 ini, tetap diminta mengikuti gelombang berikutnya.

"Kepala daerahnya akan tetap kami minta untuk mengikuti rangkaian berikutnya. Kapan? Menunggu putusan MK (Mahkamah Konstitusi)," ujarnya.

Sebanyak 456 dari 503 kepala daerah telah tiba di Akmil untuk menjalani pembekalan tersebut. Lima orang izin karena sakit dan satu orang izin karena ada acara keluarga, sedangkan 47 orang belum memberikan kabar.

Share
Kabar Indonesia
Prabowo Terbitkan Aturan Baru, Korban PHK Dapat Tunjangan 60% Gaji Selama 6 Bulan

Prabowo Terbitkan Aturan Baru, Korban PHK Dapat Tunjangan 60% Gaji Selama 6 Bulan

Prabowo Putuskan Pemeriksaan Kesehatan Gratis Berjalan Mulai 10 F...

Presiden Prabowo Subianto putuskan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) resmi berjalan secara nasional pada 10 Februari 2025.

Kemendikdasmen Libatkan Sekolah Swasta dalam SPMB

Kemendikdasmen turut melibatkan sekolah swasta dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang akan menggantikan sistem PPDB pada 2025.

Menteri Pariwisata Tegaskan Komitmen Wujudkan Pariwisata Aman

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan bahwa ingin komitmen pemerintah untuk mewujudkan pariwisata yang aman dan nyaman.

MK Resmi Hapus Presidential Threshold pada UU Pemilu

Mahkamah Konstitusi putuskan hapus ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam UU Pemilu.

Berita Terkini
Pemerintah Indonesia Akan Kirim Tim Bantuan untuk Korban Gempa Myanmar

Pemerintah Indonesia Akan Kirim Tim Bantuan untuk Korban Gempa Myanmar

Gempa Magnitudo 7,7 Guncang Myanmar, Terasa hingga Thailand

Gempa bumi bermagnitudo 7,7 mengguncang wilayah Sagaing, Myanmar pada Jumat (28/3).

Gunung Semeru Erupsi Tiga Kali pada Jumat Pagi

Gunung Semeru tercatat mengalami erupsi sebanyak tiga kali dengan letusan setinggi 400 meter di atas puncak pada Jumat (28/3) pagi.

Status Gunung Lewotobi Laki-Laki Naik ke Level IV

Status aktivitas Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur (Flotim), Nusa Tenggara Timur (NTT) dinaikkan ke Level IV (Awas).

Gunung Marapi Kembali Erupsi Kamis Dini Hari

Gunung Marapi di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat kembali erupsi pada Kamis (20/3) dini hari pukul 02.29 WIB.