SEAToday.com, Jakarta – Irene Umar dipilih Presiden Prabowo Subianto menjadi Wakil Menteri (Wamen) Ekonomi Kreatif periode 2024-2029. Yang istimewa adalah Irene menjadi Wamen beragama Buddha pertama yang diangkat menjadi wakil menteri.

Irene resmi dilantik oleh Prabowo pada Senin (21/10) di Istana Negara. Saat proses pelantikan ia nampak cantik mengenakan kebaya warna biru muda dan berdiri di posisi paling kiri di antara wakil menteri yang dilantik. Tentu saja karena menganut agama Buddha, Irene mengucap sumpah sesuai dengan keyakinan agamanya. “Demi Sanghyang Adi Buddha,saya bersumpah,” kata Irene menghadap ke depan.

Sebelum menjabat sebagai Wamen, pengalaman yang dimiliki Irene cukup banyak. Ia pernah bekerja selama tujuh tahun sebagai pegawai di Standard Chartered Bank. Sempat juga Irene menjadi Direktur Yayasan President University.

Irene tercatat sebagai pendiri Our Nation Education (ONE) sebuah lembaga yang menjembatani organisasi nirlaba dengan korporasi sejak 2016, menjadi Managing Partner di Discovery Nusantara Capital yang dikenal sebagai perusahaan venture capital yang berfokus pada teknologi.

Memiliki pengalaman dalam bidang keuangan dan teknologi menjadi salah satu daya tarik Prabowo untuk meminta Irene mengurusi bidang ekonomi kreatif supaya industri kreatif semakin pesat hingga memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat industri kreatif di dunia.

Selama lima tahun ke depan Irene akan bekerja sama dengan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya yang dikenal juga sebagai Sekjen Partai Demokrat. “Duet maut” ini diharapkan bisa menjalankan pekerjaan dengan baik dan bisa mencapai target-target yang ingin dicapai pemerintah.

Sebelumnya pada periode 2019-2024, Kementerian Ekonomi Kreatif masih bergabung dengan Kementerian Pariwisata. Namun pada kepemimpinan Prabowo, kementerian itu dilebur menjadi dua.

Pemisahan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif disambut sejumlah pihak, salah satunya Ali Charisma selaku dvisory Indonesian Fashion Chamber (IFC) sebagai salah satu asosiasi fesyen di Indonesia.

Menurut Ali memang seharusnya dua kementerian itu dipisah karena ekonomi kreatif bisa berjalan sendiri dalam mempertahankan stabilitas ekonomi Indonesia yang didominasi oleh UMKM yang cukup banyak.