SEAToday.com, Jakarta - Upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mencabut Ketetapan (TAP) MPR Nomor II Tahun 2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) disambut positif. Ketetapan itu dianggap menciderai perjuangan Gus Dur selama memimpin Indonesia.

Gus Dur tak lagi dianggap melanggar haluan negara. Nama Gus Dur akan dipulihkan. Namun, masalah itu kembali mengingatkan konflik Gus Dur dan para wakil rakyat (anggota DPR/MPR). Gus Dur pernah sakit hati dengan menyebut anggota DPR itu seperti anak Taman Kanak-kanak (TK). Begini ceritanya.

Gus Dur kerap dianggap tokoh yang mampu berpikir jauh melampau zamannya. Perkaranya terletak dari kemampuan banyak orang menangkap pemikirannya. Kadang kala tiada yang dapat membedakan antara kelakar atau kritikan yang muncul dari mulut Gus Dur.

Semuanya mampu dikemasnya dengan ringan. Mereka yang mendengar Gus Dur berkelakar akan tertawa. Kemudian, mereka akan merenungi perkara yang jadi bahan candaan Gus Dur. Belakangan mereka akan berucap: benar kata Gus Dur.

Kemampuan itu didapat oleh Gus Dur bukan tanpa proses. Gus Dur dikenal rajin membaca dan gemar menonton film. Ia mampu menjelajahi alam pikir para pemikir dunia. Ia juga mampu menjelajahi alam pikir para sutradara andal.

Urusan ilmu agama sudah tentu merupakan pemahaman yang dituangkan dari keluarganya. Gus Dur pun dikenal bernyali tinggi. Ia mampu mengambil keputusan yang tak berani diganggu gugat orang lain. Sekalipun risikonya ia harus dibenci. Kondisi itu berlangsung jadi Gus Dur jadi oposisi Soeharto dan Orde Baru (Orba) hingga jadi Presiden Indonesia Keempat.

“Keberaniannya membuka aib tahun 1965-1966, buntut genosida peristiwa 1 Oktober 1965, juga pantas dicatat. Usaha ini menimbulkan reaksi kebencian luar biasa. Tapi Gus Dur tidak geger. Ia tetap santai, dan ini mungkin karena sifatnya yang humoris, melalui humor yang pada akhimya mendorong orang merenung,” ujar Franz Magnis Suseno dalam tulisannya di majalah Tempo berjudul Gus Dur, 4 Januari 2010.

Gus Dur VS DPR

Gus Dur tak lantas melupakan kritik dan humornya ketika menjadi Presiden Indonesia. Ia mampu mengamati banyak masalah. Ia mencoba memahami bagaimana sistem trias politika (eksekutif, yudikatif, dan legislative) berkerja.

Ia menilai tiada masalah berarti di lingkungan pemerintahan. Namun, Gus Dur banyak melihat masalah ketika berhubungan dengan para wakil rakyat. Ia merasa kehadiran DPR justru memperlambat kinerja pemerintah. Belum lagi fenomena asbun (asal bunyi) anggota DPR yang bikin Gus Dur pusing.

Gus Dur merasa bahwa wakil rakyat tak bisa diatur. Puncak perseteruan itu muncul kala Gsu Dur ingin menerbitkan dekret pembubaran DPR dan MPR pada 2001. Gus Dur merasa kedua lembaga itu tak bekerja secara efektif.

Kondisi itu memancing kecaman anggota DPR. Namun, kecaman itu dianggap biasa-biasa saja dibanding pada waktu sebelumnya Gus Dur justru menyamakan anggota DPR dengan anak TK. Pernyataan Gus Dur yang menyamakan anak TK pada sidang paripurna terkait pembubaran Departemen Penerangan dan Departemen Sosial pada 1999.

"Keterangan saya tidak begitu dipahami karena memang enggak jelas bedanya antara DPR dan TK," tegas Gus Dur.

Kelakar Gus Dur pun dianggap oleh rakyat sebagai sesuatu yang jenaka. Unsur-unsur DPR yang tak mau mengalah, ingin semua didengar pendapatnya, dan ingin terlihat berbobot sudah sering dipertontonkan rakyat.

“Karena sejak Gus Dur menjadi presiden, apa yang ditampil dipanggung politik – termasuk forum dialog Presiden dan DPR yang konon direncanakan akan rutin diselenggarakan terkesan makin jauh lebih lucu, atraktif, komunikatif, ketimbang yang lazim tampil di arena panggung layak profesional,” ujar Jaya Suprana dalam buku Perjalanan Politik Gusdur (2010).

Namun, anggota DPR justru tak terima dengan pandangan Gus Dur. Ia sebagai orang nomor satu Indonesia dianggap telah merusak marwah titel wakil rakyat yang terhormat. Gus Dur diminta segera minta maaf. Upaya itu dilakukan Gus Dur dengan menyebut penyataannya hanya humor belaka.

DPR Jadi Playgroup

Pandangan Gus Dur terkait anggota DPR seperti anak TK tak pernah berubah. Ia memegang pandangan yang sama hingga ia lengser dari kekuasaan pada 2001. Gus Dur selalu berusaha mengingatkan kader-kader terbaiknya seperti Mahfud MD hingga Khofifah Indar Parawansa supaya tak jadi wakil rakyat.

Gus Dur tak ingin kader PKB yang punya potensi dan disiplin ilmu tinggi terjebak dengan sekumpulan orang dewasa, tapi berperilaku sembarang: asbun. Ia selalu mengingatkan supaya kadernya memilih opsi bekerja selain jadi wakil rakyat.

“Gus Dur menyarankan Alwi Shihab, Khofifah Indar Parawansa, an A.S. Hikam yang juga dari PKB, tidak ikut menjadi caleg karena lebih tepat di lembaga non-DPR. Tetapi, ketika itu, kami tetap menjadi caleg, karena selain direkomendasikan oleh daerah, nanti masih bisa dapat berpindah ke lembaga lain lebih tepat,” tegas Mahfud MD dalam buku Gus Dur: Islam, Politik, dan Kebangsaan (2010).

Keinginan Gus Dur memang bersifat imbauan. Gus Dur pun setuju-setuju saja dengan pilihan dari kader-kadernya. Namun, tokoh seperti Mahfud MD akhirnya menyetujui apa yang dianggap Gus Dur terkait DPR sebagai TK. DPR hanya diisi oleh interupsi-interupsi tak jelas, alias asal bunyi.

Mereka yang memiliki pengetahuan mempuni takkan dapat menjalankan agendanya. Sebab, sifat DPR adalah kolektif kolegial. Kondisi itu membuat mereka yang tak dapat bersuara meluapkan emosinya ke segala lini, hingga terbuktilah apa yang diomong oleh Gus Dur.

Mulanya pandangan Gus Dur tak berubah. Namun, kala ia sering menyaksikan aksi anggota DPR yang asal bunyi dan ngotot ia mau merubah status DPR sebagai anak TK. Bukan berarti statusnya meningkat, tapi justru downgrade. Anggota DPR justru disamakan seperti anak-anak Playgroup (kelompok bermain usia dini).

"DPR sekarang, biarkan saja seperti ini. Termasuk adanya komisi tandingan dari Koalisi Kerakyatan. Karena DPR bukan taman kanak-kanak lagi tetapi sudah melorot menjadi playgroup," kata Gus Dur dikutip laman detik.com, 1 November 2004.

Pandangan dari Gus Dur tak lantas dilupakan hingga hari ini. Namun, jika Gus Dur masih hidup boleh jadi ia akan terkaget-kaget dengan aksi anggota DPR kekinian. Dinamika perpolitikan kekinian justru mendambakan politik tanpa koalisi, alias semuanya dalam satu gerbong. Tiada perdebatan panjang, tiada pula anggapan anggota DPR anak TK.