SEAToday.com, Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengamankan sebanyak 76.420 latiao serta memusnahkan 49 latiao karena kedaluwarsa atau tidak ada izin edar. Hal ini akibat kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLBKP) di tujuh wilayah.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan mereka telah mengecek 341 sarana yang terdiri dari 214 ritel atau toko, 27 distributor, 100 kantin dan warung di area sekolah.

Sebanyak 33 dari seluruh sarana tersebut ditemukan menjual latiao sebanyak 77.219 dan 750 telah diambil sampelnya.

Ia menyebut tindakan cepat tersebut diambil guna mencegah lebih banyak orang keracunan dan tidak tumbuh lebih banyak mikroorganisme lainnya dalam makanan tersebut. Pada uji laboratorium mereka, ditemukan bakteri Bacillus Cereus.

"Tapi boleh jadi karena dia high risk, muncul bakteri-bakteri lain. Mungkin salmonella, mungkin jamur atau fungi. Dan ini bisa berdampak pada sistem saraf, bisa berdampak pada sistem metabolisme kita yang disebut dengan hepatic system failure," tuturnya di Jakarta, Senin (4/11) dilansir Antara.

Dia menjelaskan pangan kemasan terbagi dalam dua kategori yaitu yang berisiko tinggi dan rendah. Pangan kemasan dengan risiko rendah contohnya makanan industri rumah tangga yang sensitif terhadap sejumlah hal, seperti waktu yang dapat busuk dalam 1-2 hari dan suhu.

Sementara itu, pangan kemasan risiko tinggi contohnya yang dikemas kemudian diekspor.

Ia menyebutkan pada awalnya latiao dianggap sebagai pangan kemasan berisiko rendah, namun ternyata latiao merupakan pangan kemasan dengan risiko tinggi, sehingga tindakan pencegahan itu diambil.

Publik pun diingatkan untuk tidak mengonsumsi pangan kemasan tersebut.

Sebelumnya, BPOM menyatakan mereka menerima laporan keracunan akibat latiao, pangan olahan asal China, dari tujuh wilayah, yaitu Lampung, Sukabumi, Wonosobo, Tangerang Selatan, Bandung Barat, dan Pamekasan.

Dari 73 produk latiao yang teregistrasi dan sebanyak empat terbukti mengandung bakteri.

Langkah-langkah yang mereka tempuh sebagai koreksi, yakni berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk menghentikan penjualan latiao secara daring serta menarik dan memusnahkan produk yang menyebabkan KLBKP.