NEWS
Pemerintah Luncurkan Paket Bantuan untuk Pemulihan Ekonomi

Seatoday.com, Jakarta Demi menjaga stabilitas dan momentum pemulihan ekonomi, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meluncurkan paket kebijakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau paket bantuan untuk masyarakat.
Kebijakan paket bantuan ini, dilakukan dalam rangka merespons gejolak ekonomi global, perlambatan ekonomi Tiongkok, dan kemarau panjang akibat El Nino.
“Saya ingin menyampaikan beberapa langkah kebijakan APBN untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pemulihan ekonomi di tengah deraan dan tekanan yang sekarang ini terjadi dari ekonomi global,” kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam siaran pers, Rabu (25/10/2023).
“Juga ada faktor El Nino yang kita lihat memukul terutama masyarakat kita yang berpendapatan rendah,” tambah Menkeu.
Lebih lanjut Menkeu mengatakan, terjadinya El Nino mengakibatkan lonjakan harga komoditas seperti beras yang memicu tekanan inflasi tinggi.
Selain itu, tingginya suku bunga di negara maju dan melemahnya outlook perekonomian global menimbulkan dampak yang sangat terasa di dalam perekonomian dan masyarakat.
“Maka APBN perlu untuk memberikan perlindungan dengan penebalan bansos. Ini supaya terutama masyarakat rendah yang berpendapatan rendah kita juga ingin memperkuat kegiatan ekonomi terutama di level grass root dengan UMKM,” ucap dia.
“UMKM kita juga kita ingin terus dorong, terutama untuk penyaluran KUR dan juga kita ingin makin meningkatkan terutama sektor properti perumahan,” imbuh Menkeu.
Menkeu menyebutkan beberapa kebijakan stimulus atau paket bantuan tersebut, yakni:
1. Tambahan bantuan beras yang akan akan diberikan kepada 21,3 juta kelompok penerima manfaat
2. BLT akan diberikan kepada 18,8 juta kelompok penerima manfaat
3. Pengoptimalan peran UMKM melalui percepatan realisasi kredit usaha rakyat (KUR)
4. Pemberian pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk penjualan rumah baru
5. Pemberian bantuan biaya administrasi (BBA) selama 14 bulan pembelian rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.