SEAToday.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur akan terus berlanjut selama lima tahun ke depan, yakni pada periode 2025-2029.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan hal tersebut setelah mengikuti rapat terbatas mengenai IKN di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/2).

“Terkait dengan IKN, Presiden telah memastikan bahwa proyek ini akan dilanjutkan. Beliau juga telah menetapkan alokasi anggaran sekitar Rp48,8 triliun untuk periode 2025-2029,” ujar AHY kepada wartawan.

Anggaran tersebut akan digunakan sesuai dengan tahapan dan rencana yang telah ditetapkan sejak awal.

Dalam rapat tersebut, Presiden kembali mengundang sejumlah pejabat, termasuk Menko AHY, Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dodi Hanggodo, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, serta Staf Khusus OIKN Bidang Perencanaan Pembangunan Imam Santoso Ernawi. Rapat tersebut juga dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Pertemuan yang berlangsung selama sekitar tiga jam itu membahas rancangan dasar pembangunan kawasan IKN.

“Ada beberapa penyesuaian yang memerlukan waktu, tetapi kami berharap dalam waktu dekat dapat difinalisasi sehingga pembangunan dapat segera dimulai,” kata AHY.

Di tempat yang sama, Kepala OIKN menegaskan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk OIKN tahun ini tetap sesuai dengan angka yang telah disetujui Presiden, yaitu Rp6,3 triliun ditambah Rp8,1 triliun, sehingga totalnya mencapai Rp14,4 triliun.

Dana tersebut merupakan bagian dari anggaran IKN periode 2025-2029 sebesar Rp48,8 triliun.

Basuki menjelaskan bahwa anggaran OIKN tetap sesuai dengan kebijakan penghematan yang ditetapkan Presiden melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Sebelumnya, kebijakan ini sempat memicu rencana pemangkasan anggaran OIKN hingga lebih dari setengahnya.

“Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dibuat sebelum rapat terbatas IKN pada 21 Januari, sehingga kami akan mengirim surat penyesuaian kepada Menteri Keuangan,” kata Basuki.

Ia menambahkan bahwa Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga telah memastikan anggaran OIKN akan disesuaikan agar tidak mengalami pemotongan sebagaimana yang sebelumnya direncanakan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

“Tadi kami juga menyampaikan hal ini kepada Presiden, dan kebetulan ada Mensesneg yang memastikan bahwa penyesuaian akan segera dilakukan,” ujar Basuki Hadimuljono.