Istana: Jakarta Masih Ibu Kota Sampai Keppres Terbit

SEAToday.com, Jakarta - Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono pada Kamis (7/3) menyebutkan bahwa DKI Jakarta masih berstatus sebagai Ibu Kota Indonesia selama belum ada Keputusan Presiden (Keppres) yang diterbitkan terkait perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dini Shanti Purwono menegaskan Jakarta masih menyandang status sebagai Ibu Kota Negara hingga saat ini. Ia juga menjelaskan bahwa ada ketentuan yang mengatur peralihan fungsi dan peran DKI Jakarta sebagai ibu kota negara. “Berdasarkan Pasal 39 UU IKN, Jakarta tetap menjadi Ibu Kota Negara sampai dengan diterbitkannya Keppres pemindahan IKN ke Nusantara,” sebutnya. Ia juga mengatakan bahwa terbitnya Keppres ini sepenuhnya kewenangan presiden.

Penegasan ini disampaikannya untuk menanggapi pernyataan bahwa status Daerah Khusus Ibukota (DKI) yang diberikan kepada Jakarta telah berakhir pada 15 Februari lalu.

Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa DKI Jakarta telah kehilangan statusnya sebagai ibu kota Indonesia yang diatur dalam UU 29/2007 sejak 15 Februari lalu karena ketentuan Pasal 41 UU IKN.

Namun, Pasal 41 UU IKN menegaskan bahwa status ibu kota DKI di Jakarta akan hilang jika ada Keppres yang mencabut status tersebut, meski batas waktu yang ditetapkan paling lambat 2 tahun setelah UU IKN diundangkan.