Masyarakat Bisa Lapor Pelanggaran Pilkada secara Daring

SEAToday.com, Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta mengingatkan masyarakat bisa melaporkan dugaan pelanggaran pilkada secara daring untuk nantinya ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.

"Warga kalau mendapati dugaan pelanggaran silahkan mengadu ke Bawaslu. Kami punya sistem pengaduan secara online, bisa dicek di Bawaslu provinsi, sampai kabupaten/kota," ujar anggota Bawaslu DKI Jakarta Benny Sabdo, Kamis (31/10).

Bawaslu sendiri telah memasang spanduk terkait pelaporan ini ke kecamatan hingga kelurahan.

Hal ini bertujuan agar masyarakat bisa berpartisipasi secara aktif melaporkan dugaan pelanggaran yang diketahuinya.

Tidak hanya secara daring, masyarakat juga bisa melaporkan secara langsung ke kantor Bawaslu terdekat. Nantinya di sana hanya perlu mengisi formulir laporan seperti saat melapor ke polisi.

"Sama seperti kita kalau melapor ke polisi, juga harus mengisi formulir. Itu sama, di Bawaslu juga menganut metode yang sama. Dan pasti dibantu, dilayani dengan baik oleh petugas kami yang di kota, kecamatan, dan provinsi," katanya.

Laporan yang masuk tersebut kemudian akan dilakukan kajian awal oleh Bawaslu, terkait unsur formal dan material, serta waktu pelaporan. Bawaslu kemudian memutuskan laporan tersebut butuh perbaikan atau tidak, dan melakukan pembahasan kembali.

Terkait laporan yang sudah diterima selama penyelenggaraan Pilkada Jakarta 2024, pihaknya telah mendapat laporan meliputi dugaan perusakan alat peraga kampanye (APK) di Jakarta Timur, dugaan penistaan agama oleh calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Suswono, dan politik uang oleh salah satu anggota DPRD DKI.

Dilansir dari Antara, sudah ada sebanyak 11 laporan terkait dugaan pelanggaran Pilkada Jakarta 2024.

"Lalu yang kami temukan sendiri, terkait dugaan intimidasi pengawas kami di Tanah Abang. Ini sudah kita proses. (Untuk jumlah) tentu kalau diakumulasikan dari yang kemarin-kemarin," jelas Benny.

Saat ini, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak termasuk DKI Jakarta berada dalam tahapan kampanye sebelum akhirnya pemungutan suara dilakukan pada 27 November 2024.

Pemungutan suara di Jakarta dilakukan di 14.835 tempat pemungutan suara (TPS) yang telah ditetapkan KPU DKI.