SEAToday.com, Jakarta - WHO Pandemic Agreement menetapkan prinsip, pendekatan, dan perangkat untuk koordinasi internasional yang lebih baik di berbagai bidang, guna memperkuat arsitektur kesehatan global untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon pandemi, berkaca dari pengalaman pandemi COVID-19. 

Dirjen WHO Tedros Ghebreyesus menyampaikan “dunia menjadi lebih aman saat ini berkat kepemimpinan, kolaborasi, dan komitmen negara-negara anggota WHO untuk mengadopsi WHO Pandemic Agreement yang bersejarah”.

Indonesia menjadi aktor penting yang diperhitungkan dalam negosiasi karena konsisten menyuarakan prinsip kesetaraan (equity) dan solidaritas global. Indonesia juga merupakan pelopor kelompok Group for Equity (GfE) yang beranggotakan lebih dari 30 negara berkembang.

Prinsip keseteraan dan solidaritas global tersebut terwujud antara lain melalui terobosan  utama dalam WHO Pandemic Agreement, yaitu pembentukan Pathogen Access and Benefit-Sharing (PABS) System. Negara berkembang meyakini bahwa PABS System dapat berkontribusi pada akses yang lebih tepat waktu dan berkeadilan terhadap vaksin, terapeutik, dan diagnostik saat pandemi.

WHO Pandemic Agreement juga memuat berbagai komitmen terkait pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan pandemi, termasuk dalam hal penguatan tenaga kesehatan, Research and Development, diversifikasi produksi produk kesehatan, transfer teknologi, dan penguatan sistem regulator.

“Penyelesaian dan adopsi WHO Pandemic Agreement ini merupakan kemenangan besar bagi multilateralisme, dan hal ini menjadi semakin penting di tengah dunia yang penuh dengan perpecahan saat ini”, ungkap Duta Besar Achsanul Habib, Kuasa Usaha Ad Interim PTRI Jenewa. 

“Perjuangan belum selesai. Perundingan Annex dari WHO Pandemic Agreement mengenai rincian detil Pathogen Access and Benefit-Sharing (PABS) System akan segera dimulai. Indonesia akan mempersiapkan diri dengan baik”, tambah Duta Besar Achsanul Habib.

Negara-negara baru bisa menandatangani dan mengikatkan diri pada WHO Pandemic Agreement setelah adopsi Annex mengenai PABS System tersebut. Pertemuan teknis pertama Intergovernmental Working Group (IGWG) yang merundingkan Annex tersebut akan dimulai di Jenewa, pada 15 Juli 2025.

Menanggapi maraknya hoax dan misinformasi seputar WHO Pandemic Agreement, Duta Besar Achsanul Habib menambahkan

“WHO Pandemic Agreement menyebutkan secara jelas bahwa tidak ada satu pun ketentuan di dalamnya yang ditasfirkan sebagai pemberian wewenang kepada WHO untuk mengarahkan, memerintahkan, mengubah, atau menetapkan hukum atau kebijakan nasional, termasuk melarang atau menerima pelancong, memaksakan mandat vaksinasi, atau menerapkan lockdowns.”

Pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan pandemi di masa depan harus terus dilandaskan pada prinsip kesetaraan dan solidaritas global, dengan memastikan tidak ada negara yang tertinggal dalam menghadapi ancaman kesehatan yang bersifat lintas batas.