SEAToday.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada Senin (19/8) lalu di Istana Kepresidenan. Guru Besar Program Studi Entomilog Institut Pertanian Bogor (IPB) ini memiliki tugas yang tak mudah karena harus memimpin sebuah lembaga yang baru berdiri di Indonesia.

Tentu saja ada alasan kenapa Jokowi membentuk Badan Gizi Nasional. Pertama untuk melaksanakan pemenuhan gizi rakyat Indonesia. Lembaga ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

Diduga hal ini juga untuk membantu program Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang memiliki program makan siang bergizi gratis yang dimulai pada Januari 2025 mendatang. Program tersebut memang sempat dilakukan uji coba beberapa waktu lalu, salah satunya sudah dirasakan anak-anak sekolah di Bogor, Jawa Barat.

Badan Gizi Nasional memiliki fungsi dalam kordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyeluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan gizi nasional.

Badan Gizi Nasional juga melakukan tugas dan pembinaan serta pemberian dukungan administrasi kepada unsur organisasi di lingkungan Badan Gizi Nasional.  Lalu siapa saja sasaran yang menjadi target Badan Gizi Nasional untuk selalu dipenuhi gizi dengan cukup?

Yakni peserta didik pada jenjang anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, layanan khusus, hingga pesantren. Badan Gizi Nasional juga bertanggung jawab pemenuhan gizi untuk anak usia di bawah 5 tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Gizi Nasional dibantu oleh beberapa pejabat seperti Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sekretariat Utama Badan Gizi Nasional, Deputi Bidang Sitem dan Tata Kelola. Deputi Penyediaan dan Penyaluran, Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama, Deputi Bidang pemantauan dan Pengawasan, dan Inspektorat Utama.

Tentu saja Kepala Badan Gizi Nasional mendapatkan hak keuangan dan fasilitas sesuai dengam ketentuan undang-undang yang berlaku. Kabarnya besarannya setingkat dengan gaji, tunjangan, fasilitas menteri.

Untuk sementara Badan Gizi Nasional belum memiliki kantor. Dipastikan dalam waktu dekat diharapkan Kepala Badan Gizi Nasional dan beberapa pembantunya bisa bekerja di kantor untuk memudahkan koordinasi. ‘Saya menunggu arahan saja, ini kan badan baru belum ada kantornya,” bilang Dadan kepada wartawan usai dilantik.