Gelar Haji Hanya Ada di Indonesia, Warisan Belanda untuk Tandai Pemberontak
SEAToday.com, Jakarta - Pemberian gelar 'haji' atau 'hajjah' untuk setiap jamaah yang baru kembali dari Tanah Suci masih menjadi tradisi yang dilestarikan hingga kini di Indonesia.
Gelar ini disematkan di depan nama jamaah haji tersebut dan kerap kali dipakai oleh banyak orang sebagai nama tambahan.
Pemberian gelar haji sendiri bermula dari zaman kolonial Belanda yang mulai digunakan pada tahun 1916. Pemberian gelar ini digagas oleh para penjajah Belanda untuk memberikan tanda atau simbol kepada setiap masyarakat Indonesia yang kembali dari Tanah Suci.
Tanda atau simbol yang diberikan Belanda ini sendiri berkaitan dengan pemberontakan gerakan Islam yang kerap berkonflik dengan Belanda saat itu.
Berbagai tokoh besar seperti KH Ahmad Dahlan pun merupakan jamaah haji yang setelah kepulangannya ke tanah air mendirikan organisasi Islam bernama Muhammadiyah.
Tokoh lainnya yang juga mendorong pergerakan Islam di tanah air pasca melaksanakan haji adalah KH Hasyim Asyari. Ia mendirikan Nahdlatul Ulama pasca tiba di tanah air.
Munculnya pergerakan Islam yang menimbulkan pemberontakan kepada kolonialisme pun membuat Belanda khawatir.
Hal ini membuat Belanda menginisiasi pemberian gelar haji bagi setiap rakyat Indonesia yang kembali dari ibadah haji agar mudah mengenali mereka jika terjadi pemberontakan.
Selain itu, kebanyakan orang yang kembali dari ibadah haji saat itu dianggap sebagai orang suci, sehingga pendapat mereka lebih didengarkan.
Fakta ini pun menambah kekhawatiran Belanda karena menduga akan muncul gerakan Islam lainnya yang siap mendobrak kolonialisme saat itu.
Namun ternyata, pemberian gelar haji ini hanya berlaku di Indonesia. Tidak ada pemberian gelar haji di negara lain, khususnya Timur Tengah setelah masyarakatnya melakukan keberangkatan haji.
Recommended Article
News Update
Light Rain Expected Across Most of Jakarta
The BMKG forecasts light rain for most areas of Jakarta and the Thousand Islands on Thursday, (12/19/2024).
OIKN Targets Legislative, Judicial Buildings to be Completed in...
The Nusantara Authority (OIKN) is targeting the construction of legislative and judicial infrastructure to be completed by 2028.
The Ministry of Foreign Affairs Confirms No Indonesian Citizens A...
The Indonesian Ministry of Foreign Affairs has confirmed that no Indonesian citizens (WNI) were victims of the 7.3-magnitude earthquake that struck Vanuatu on Tuesday, December 17, 2024
Bogor Police to Implement Car-Free Night in Puncak to Ease New Ye...
Bogor Police implement Car-Free Night in Puncak for New Year's Eve from 6 PM to 2.30 AM, with traffic diversions, odd-even rule, and a one-way system.
Popular Post
SOEs Ministry Tries Out Four Days in Workweek System
The State-Owned Enterprises (SOEs) Ministry is testing the implementation of a four-day workweek. This was shared on Instagram @lifeatkbumn on Saturday (6/8).
TransJakarta Extends Operational Hours of Soekarno-Hatta Airport...
TransJakarta extended its service time until midnight for the corridor with destination to the Soekarno-Hatta International Airport, starting Wednesday (6/19).