SEAToday.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan membuat kementerian baru yang mengurus soal pendapatan negara atau penerimaan negara. Hal itu diungkap oleh Hashim Djojohadikusumo selaku Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (KADIN).

Dalam keterangannya kepada wartawan, Hashim mengatakan Kementerian Penerimaan Negara memiliki tanggung jawab dalam mengeloka pemasukan negara yang terdiri dari pajak, cukai, dan royalti pertambangan.

Namun adanya Kementerian Penerimaan Negara sejauh ini baru wacana saja. Meskipun jika Kementerian Penerimaan Negara dibentuk, Prabowo sebagai Presiden akan menunjuk Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu untuk menjadi nahkoda di kementerian tersebut sebagai menteri.

Kata Hashim, Kementerian Penerimaan Negara akan mengurus perbaikan sistem pajak, perpajakan, sistem bea cukai, dan program baru yang akan dilakukan guna mencegah adanya dugaan kebocoran-kebocoran dalam anggaran Indonesia ke depannya.

Terkait rencana pembentukan Kementerian Penerimaan Negara sejumlah pihak dimintai tanggapan. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut hal itu belum dibahas dengannya. “Belum ada pembahasan,” ujar Airlangga dilansir Antara.

Kementerian Keuangan melalui Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi juga belum bisa memberikan tanggapan terkait adanya pembentukan Kementerian Penerimaan Negara yang digadang-gadang serius dibentuk Prabowo.

Sementara itu Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi menegaskan sampai sekarang belum ada pembahasan rapat di kabinet perihal pembentukan Kementerian atau Badan Khusus untuk Penerimaan Negara. “Sampai sekarang belum dibahas di rapat,” tegas Hasan.

Rencana Prabowo membentuk Kementerian Penerimaan Negara memang dianggap serius untuk bisa mengelola pendapatan negara. Meskipun jika kementerian ini dibentuk maka anggaran belanja pemerintah akan bertambah.