SEAToday.com, Jakarta – Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tahun 2025 diprediksi akan naik. Rencana iuran BPJS Kesehatan naik untuk mencegah adanya ancaman defisit sebesar Rp 20 triliun yang berpotensi adanya gagal bayar klaim.

Hal itu dijelaskan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti bahwa alasan kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN merupakan respons dari ancaman defisit keuangan yang kini melanda BPJS Kesehatan.

Ali sudah mengajukan usulan kenaikkan iuran kepada Presiden Prabowo Subianto. Namun belum diketahui apakah presiden akan menyetujui adanya kenaikkan iuran ini atau tidak. Jika iuran BPJS Kesehatan disetujui untuk naik, maka pada akhir Juni atau awal Juli 2025 akan ditentukan kenaikkannya.

Tentu saja BPJS Kesehatan tidak sembarangan dalam menentukan iuran agar tak memberatkan masyarakat. Kenaikkan iuran akan disesuaikan dengan target manfaat dan tarif yang sesuai.

Kalau tahun 2024 ada potensi defisit sekitar Rp 20 triliun. Tapi ada gagal bayar, mungkin sampai 2026, makanya tahun 2025 mau disesuaikan,” kata Ali kepada wartawan dilansir dari CNA News.

Hal senada diucapkan oleh Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Mahlil Ruby. Ia menyebut sejak tahun 2023 ada kesenjangan premi yang dibayar peserta JKN dan biaya yang dikeluarkan BPJS Kesehatan.

Kesenjangan presmi itu karena pengeluarkan klaim BPJS Kesehatan lebih besar dibandingkan premi yang diterima. Ditambah banyak klaim peserta dengan penyakit cukup berat sehingga membutuhkan perawatan intensif di rumah sakit dengan biaya yang tak sedikit.

Saat ini 70 persen peserta BPJS Kesehatan adalah kelas 3 dengan jumlah iuran yang tak seimbang dengan kebutuhan selama sakit di rumah sakit. Kemungkinan rencana kenaikan iuran BPJS ini akan mendapat tanggapan beragam dari masyarakat.