BIG Umumkan Penemuan 63 Pulau Baru di Indonesia

Author: Maria Bella
December 14, 2024

Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh Aris Marfai dalam konferensi pers terkait update jumlah pulau NKRI dan peluncuran gazeter 2024 di Gedung Antara Herigate Center, Jakarta, Kamis (12/12/2024). (dok: ANTARA/M Riezko Bima Elko Prasetyo)

SEAToday.com, Jakarta - Badan Informasi Geospasial (BIG) mengumumkan penemuan 63 pulau baru Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah nusantara.

Kepala BIG Muh Aris Marfai mengatakan penambahan jumlah pulau ini terungkap melalui hasil pengkajian lapangan terbaru yang dilakukan peneliti BIG bersama kementerian teknis terkait dan pemerintah daerah dengan memanfaatkan teknologi, seperti Lidar dan citra satelit.

Sebanyak 63 pulau ini pun tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Kalimantan Barat.

Sebelumnya, pulau-pulau tersebut berada di kawasan terluar sehingga tidak terdeteksi karena kondisi geografis yang terisolasi.

Lewat penemuan ini, secara keseluruhan pulau yang telah bernama dan memiliki koordinat resmi di Indonesia mencapai 17.380 pulau pada 2024.

Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya antara lain berdasarkan data BIG, pada 2023 tercatat 17.374 pulau, pada 2022 tercatat 17.024 pulau, dan pada 2020 tercatat 16.771 pulau.

Aris mengatakan puluhan pulau baru Indonesia yang terinventarisasi tersebut sudah memenuhi empat syarat utama untuk dikategorikan sebagai pulau sesuai dengan amanah undang-undang dan peraturan pemerintah terkait dengan penyelenggaraan penataan ruang.

Syarat tersebut yaitu memiliki daratan dengan luas maksimal 2.000 kilometer persegi, pulau dibentuk secara alami bukan hasil reklamasi, dikelilingi oleh air dan selalu berada di atas permukaan air pasang tertinggi.

Penambahan jumlah pulau ini menjadi pencapaian besar bagi Indonesia, khususnya dalam pengelolaan data geospasial yang bermanfaat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam demi kepentingan masyarakat dan mencegah ancaman gangguan klaim kewilayahan dari pihak eksternal.

"Ini merupakan langkah maju yang penting bagi Indonesia untuk itu kami meminta seluruh pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, dan akademisi ke depan dapat merujuk pada data resmi yang disediakan oleh BIG," ujarnya.