SEAToday.com, Jakarta - Delegasi Indonesia menegaskan komitemnnya untuk mengatasi polusi bahan kimia dan limbah dalam High-Level Segment  (HLS) Konferensi Para Pihak  (Conference of the Parties/COP) Konvensi Basel, Rotterdam, dan Stockholm (BRS) di Jenewa, Swiss pada 30 April-1 Mei 2025.

“Indonesia menegaskan komitmen kuat terhadap implementasi Konvensi BRS dan upaya memerangi perdagangan ilegal bahan kimia dan limbah berbahaya dan beracun termasuk sampah plastik. Pendekatan Indonesia menekankan kolaborasi, inovasi, serta kebijakan berbasis data dalam mengelola bahan kimia dan limbah berbahaya secara ramah lingkungan,” tegas delegasi Indonesia dalam pernyataan nasionalnya, seperti dikutip dari rilis resmi. 

Pada konferensi ini delegasi Indonesia dipimpin Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) Perwakilan Tetap RI di Jenewa, Duta Besar Achsanul Habib, bersama unsur Kementerian Lingkungan Hidup serta Kementerian Luar Negeri.

Sebanyak 77 menteri dari berbagai negara pun ikut hadir dalam COP BRS 2025 kali ini, yang mengusung tema “Make visible the invisible: sound management of chemicals and wastes". 

Pertemuan ini menyatukan negara-negara dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk bekerja sama dalam menangani bahan kimia berbahaya dan limbah beracun.

Melalui tiga konvensi— Basel, Rotterdam, dan Stockholm — forum ini memperkuat komitmen global untuk menjaga lingkungan dan kesehatan masyarakat dari dampak polutan bahan kimia dan limbah berbahaya dan beracun demi masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, delegasi Indonesia juga berbicara mengenai langkah-langkah nyata pelaksaan ekonomi sirkular yang telah diimplementasikan di tingkat nasional, upaya manajemen sampah, serta berbagai aksi lainnya.

Di sela-sela BRS COP, Dubes Achsanul Habib juga hadiri pertemuan khusus yang diadakan Executive Director UNEP pada 1 Mei 2025, untuk membahas proses negosiasi antar pemerintah mengenai polusi plastik. Indonesia kembali tegaskan pentingnya dukungan untuk negara berkembang dalam memerangi polusi plastik dan menekankan perjanjian global terkait plastik harus bersifat efektif, dapat diimplementasikan, dan adil. Proses negosiasi lanjutan mengenai polusi plastik tersebut akan berlangsung di Jenewa pada Agustus 2025.