SEAToday.com, Jakarta - Rakyat Filipina tengah berbahagia kala Presiden mereka Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. mengumumkan terpidana mati narkoba, Mary Jane Veloso akan dipulangkan dari Indonesia ke Filipina pada 20 November 2016. Bongbong mengaku telah mendapat restu dari Presiden Indonesia, Prabowo Subianto.

Bongbong pun mendapatkan pujian. Beda dengan Presiden Filipina era 2016-2022, Rodrigo Duterte yang tak dapat membawa Mary Jane pulang. Narasi itu bukan karena tak berhasil melobi pemerintah Indonesia. Semuanya karena Duterte bak malaikat pencabut nyawa perang besar melawan narkoba. Begini ceritanya.

Narkoba –apa pun jenis—kerap menjadi ancaman bagi generasi penerus bangsa. Zat berbahaya itu dapat membuat hajat hidup rakyat suatu negara menurun. Awalnya nikmat, tapi belakangan ajal menjemput.

Kondisi itu membuat negara sedunia menaruh perhatian besar pada pelawanan terhadap narkoba. Pemasoknya ditelusuri. Penjualnya ditangkap. Penggunanya segera direhabilitasi. Upaya itu dilakukan supaya bisnis narkoba tak berkembang biak.

Dunia di era modern pun bukan lagi melawan narkoba level pencegahan saja. Upaya itu harusnya sudah dalam bentuk perang melawan narkoba. Suatu langkah yang kemudian dijadikan opsi oleh Presiden Filipina era 2016-2022, Rodrigo Duterte bertindak menggelorakan perlawanan terhadap narkoba.  

“Sejak berkuasa pada bulan Juli 2016, Duterte menjadikan tindakan keras terhadap pengguna dan pengedar narkoba sebagai titik fokus pemerintahannya. Ia melanjutkan kampanye kekerasan brutal yang dilakukannya saat menjabat sebagai wali kota Davao,” ujar Hannah Ellis-Petersen dalam tulisannya di laman The Guardian berjudul Duterte's Philippines Drug War Death Toll Rises Above 5,000, 19 Desember 2018.

Duterte dan Perang Narkoba

Rakyat Filipina tak pernah membayangkan bahwa perdagangan narkoba bisa dibasmi hingga tuntas. Pandangan itu bermuara karena urusan narkoba berbagai jenis mudah saja ditemukan di Filipina. Barang siapa yang punya uang, niscaya akan selalu mendapatkan suplai barang, dari sabu-sabu hingga ganja.

Presiden Duterte mengetahui benar hal itu. Ia ingin menggelorakan perang lawan narkoba skala besar. Gayung pun bersambut. Ia mampu menjadi Presiden Filipina. Duterte berulang kali mengancam para pengedar dan pencandu narkoba di wilayahnya.

Bahkan, Duterte kala menjadi Wali Kota Davao telah mengklaim membunuh tersangka dari tangannya sendiri. Keteguhan Duterte ingin perang melawan narkoba mulanya dianggap angin saja. Ancaman itu dianggap hanya semacam lip service belaka pada 2016.

Masalahnya Duterte bukan tipe orang yang ingkar dengan janji. Janji perang melawan narkoba segera dilakukan. Genderang perang pun berbunyi. Duterte bak mengartikan gebrakan antinarkoba dengan cara negara mengizinkan pembantaian terhadap penjual, pelaku, hingga aparat yang bekingi.

Barang siapa yang diduga bermain api dengan menjual dan mengkonsumsi narkoba, niscaya takkan melihat hari esok. Narasi penembak misterius mengemuka. Duterte menyebut mereka bagian dari pasukan kematian – dibantu aparat kepolisian.

Perang melawan narkoba itu makan banyak korban jiwa. Pengadilan Pidana Internasional meyakini korban yang meninggal dunia mencapai 12 ribu hingga 30 ribu dalam kurun waktu Juli 2016-Maret 2019. Duterte meyakini upaya itu untuk melindungi rakyat Filipina dari bahaya yang lebih besar.

“Mandat saya sebagai presiden republik ini adalah untuk melindungi negara dan rakyat Filipina. Jangan pertanyakan kebijakan saya, karena saya tidak meminta maaf, tidak ada alasan. Saya melakukan apa yang harus saya lakukan, dan entah Anda percaya atau tidak, saya melakukannya untuk negara saya,” tegas Duterte dalam sidang dikutip Rebecca Ratcliffe dalam laman The Guardian berjudul Duterte tells Philippines ‘War on Drugs’ Inquiry He Kept a Death Squad, 28 Oktober 2024.

Sesuatu yang dianggap benar oleh Duterte justru dianggap masalah oleh seisi dunia. Duterte dianggap melakukan pembantaian. Alih-alih yang terbunuh pengedar narkoba atau sejenisnya, mereka yang terbunuh kebanyakan warga miskin kota.

Tantang Indonesia Eksekusi Mary Jane

Upaya Duterte menggelorakan perang melawan narkoba tegak lurus. Ia tak pernah mau kompromi dengan pengedar, penyelundup, atau pengguna narkoba. Kondisi itu terlihat dari sikapnya yang menolak membawa pulang terpindana mati narkoba Mary Jane Veloso dari Indonesia.

Kisah Mary Jane bermula dari kesulitan hidup. Mary pun gelap mata diajak seorang kenalan bekerja ke Kuala Lumpur Malaysia pada 2010. Nyatanya, Mary justru dijadikan kurir. Mary diminta membawa sebuah tas, tiket, beserta uang saku 500 dolar AS ke Yogyakarta, Indonesia.

Mary Jane pun diberi arahan bahwa di Bandara Adisutjipto akan ada orang yang langsung mengambil paketnya. Namun, nasibnya apes. Mary Jane justru ditangkap karena terbukti membawa tas berisi 2,6 kilogram heroin. Hasilnya Mary Jane ditahan dan diadili.

Mary Jane lalu divonis dengan hukuman mati yang nantinya akan berlangung pada 2015. Hukuman itu membawa kehebohan. Rakyat Filipina sendiri menganggap hukuman kepada Mary dianggap berlebihan.

Presiden Filipina era 2010-2016, Benigno Aquino III pernah memohon kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pembebasan Mary Jane. Permohonan itu ditolak. Sekalipun hukuman matinya ditunda. Kuasa Benigno pun berganti dengan Duterte.

Era Duterte jadi pembeda. Tiada niatan Duterte membawa pulang Mary Jane ke Filipina. Ia jjuga mempersilakan pemerintah Indonesia yang kala itu sudah dinakhodai oleh Joko Widodo (Jokowi) mengambil tindakan tegas kepada Mary Jane. Jika ingin eksekusi mati, maka jangan segan-segan.

“Presiden Duterte saat itu menyampaikan, silakan kalau mau dieksekusi,” kata Presiden Jokowi dikutip laman  BBC Indonesia dalam tulisan berjudul Presiden Filipina 'persilakan Mary Jane Veloso dieksekusi di Indonesia, 12 September 2016.

Sikap Duterte pun jadi bukti bahwa komitmennya perang melawan narkoba tak main-main. Ia tak ingin dikenal sebagai pemimpin mencla-mencle. Walau yang dilakukannya sudah tentu mengundang kontroversi besar.