SEAToday.com, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta kerap kalang kabut menanggulangi urusan ketersediaan lahan kuburan. Wilayah Jakarta yang kian sesak tak lagi mampu menghadirkan banyak pemakaman umum. Imej harga kuburan mahal muncul di mana-mana.

Orang-orang menanggap harga lahan kuburan di Jakarta tak murah. Padahal, pemerintah tak pernah mematok tarif tinggi-tinggi. Belakangan diketahui ada pegawai yang bermain. Harga lahan kuburan kerap dimainkan. Contoh paling nyatanya adanya makam fiktif: nisan ada, jenazahnya tak ada. Begini ceritanya.

Anggapan mencari uang di Indonesia mudah kadang kala masuk akal. Banyak yang menganggap apa saja bisa jadi duit di bumi pertiwi. Urusan lahan kuburan saja bisa jadi ladang mencari pundi-pundi pendapatan. Kondisi banyak terlihat di daerah Sukabumi, Jawa Barat.

Di sana banyak bertebaran makam keramat palsu. Modusnya mudah. Mereka membuat makam keramat palsu. Cerita tentang alim ulama yang menghuni makam dikemas dan sebar. Hasilnya, informasi yang menggugah itu dapat mendatangkan peziarah yang mengharap berkah.

Kedatangan itu menghasilkan uang banyak kepada kaum zalim. Belakangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ormas setempat geram. Mereka turun menyelidiki hadirnya makam keramat pada 2015. Mereka mencoba melakukan pembongkaran.

Kegiatan meminta berkah selain kepada yang maha kuasa dianggap musyrik. Benar saja. Banyak di antara makam tak ada jenazah. Mereka yang menjadi kuncen kabur entah ke mana-mana. Makam yang tersebar di cagar alam Sukawayana, Desa Citepus, hingga Kampung Baru kemudian dibongkar.

"Kami juga mengimbau kepada warga agar tidak tertipu oleh makam yang dianggap keramat, karena berdoa hanya kepada Allah SWT dan jangan asal percaya dengan istilah makam keramat yang jelas akan menjerumuskan kepada kemusyrikan," ucap Wakil Ketua MUI Kecamatan Cikakak, Acek Suhanda dikutip laman ANTARA, 10 September 2015.  

Makam Fiktif Jakarta

Tiada yang menyangkal bahwa di Sukabumi, Jawa Barat banyak ditemukan makam keramat palsu. Namun, Jakarta yang notabene Ibu Kota juga makam jadi ladang pegawai zalim cari duit. Bedanya Jakarta menggunakan modus makam fiktif.

Informasi terkait makam fiktif sebenarnya sudah jadi buah bibir sejak lama. Isu itu baru mengemuka ketika Gubernur DKI Jakarta era 2014-2016, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkap adanya laporan terkait banyak makam fiktik bertebaran di Jakarta pada 9 Juni 2016.

Makam fiktif yang dimaksud Ahok adalah suatu lahan kuburan yang nisannya ada, tapi jenazahnya tak ada. Trik yang digunakan mudah saja ditebak. Pegawai zalim itu sengaja mengunakan makam fiktif supaya mengamankan lahan kuburan yang sudah dipesan dengan harga tertentu-- mahal oleh seseorang.

Istimewanya makam fiktif sengaja ditebar di lokasi favorit, bagian depan atau bagian yang mudah dikunjungi peziarah. Mereka melakukannya untuk memanipulasi pengelolaan lahan. Kehadiran makam fiktif disinyalir hadir di banyak Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Jakarta.

Bisnis itu dianggap menjanjikan. Mereka diduga bisa meraih keuntungan besar dengan menjual lokasi makam fiktif kepada siapa yang bayar. Ahok mengaku tak habis pikir. Ia pun mengungkap bisa mendapatkan laporan dalam 80 kali sehari terkait makam fiktif.

Penyataan Ahok menggelegar ke mana-mana. Pihak TPU Karet Bivak pun mencoba menipis kabar yang ada. Ia menganggap TPU Karet Bivak sudah penuh. Ia malah menganggap makam fiktif yang dianggap Ahok lebih kepada makam yang sudah kadaluarsa. Alias sudah tak diperpanjang izinnya oleh ahli waris.

"Mungkin yang disebut makam fiktif itu makam yang sudah kedaluwarsa. Jumlahnya ada ratusan di sini. Kalau untuk lahan baru untuk makam sudah tidak mungkin, sudah penuh semua," ujar Kepala TPU Karet Bivak, Saiman saat dikutip laman detik.com, 10 Juni 2016.

Pihak Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta ikut merespons Ahok. Mereka menyakini bahwa di Jakarta tiada makam fiktif. Semua pemesanan makam dilakukan secara transparan tanpa pungli. Jika isu makam fiktif benar, mereka akan menghukum pihak terkait dengan segera.

“Semua yang menjadi peninggalan masa lalu ini (pungli) secara bertahap kami lakukan identifikasi masalahnya di lapangan, mulai dari biaya tinggi yang dipungut, pengurusan-pengurusan surat Izin Penggunaan Tanah Makam (IPTM) yang dipersulit, penertiban bangunan-bangunan liar, dan melokalisir pedagang di areal TPI hingga perbaikan pendataan petak-petak makamnya," ujar Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman (Distamkam) DKI Ratna Dyah Kurniati, dikutip laman detik.com, 10 Juni 2017.

Ia bersedia membuktikan dan mencari makam yang dituduh fiktif. Semuanya dilakukan demi transparansi. Jadi, tak ada saling tuduh antara jajaran pemerintah DKI Jakarta.

Pencarian Makam Fiktif

Gubernur Ahok bukan tipe orang yang ditantang terus diam. Ia bak menyerap dengan baik falsafah hidup orang Betawi kala ditantang: Lu jual, gue beli. Pengungkapan makam-makam fiktif digencarkan. Ahok yakin benar bahwa makam fiktif di DKI Jakarta benar adanya.

Warga DKI Jakarta sendiri yang melaporkan. Kecurigaan Ahok terbukti. Banyak di antara TPU yang ada di Jakarta punya lahan makam fiktif. Kondisi itu membuat Ahok ambil kebijakan tegas. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman dan bawahannya jadi orang yang paling bertanggung jawab.

Mereka dipecat pada 17 Juni 2016. Ahok menganggap mereka tak ada gunanya. Pemecataan itu dilakukan sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang didengungkan oleh pemerintah DKI Jakarta.

"Ya, saya mulai hari ini sudah diganti. Pokoknya saya ikhlas. Dengan keputusan seperti ini saya terima. Ini kemauan pimpinan. Saya ngikutin saja. Saya tidak ada masalah (dengan keputusan Ahok),” ujar Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Ratna dikutip laman Tribunnews.com, 17 Juni 2016.

Pengungkapan makam fiktif terus dilakukan. Puncaknya, pemerintah DKI Jakarta menemukan makam fiktif telah menyebar di tujuh TPU. Totalnya ada 376 makam fiktif.

TPU yang dimaksud antara lain TPU Tegal Alur, TPU Menteng Pulo, TPU Pondok Ranggon, TPU Kawi-kawi, TPU Karet Bivak, TPU Karet Pasar Baru, dan TPU Kampung Kandang. TPU dengan jumlah makam fiktif terbanyak adalah TPU Tegal Alur yakni 164 unit.

Pengungkapan itu tak hanya membawa kehebohan, tapi juga memberikan pesan bahwa jangan main-main urusan warga Jakarta. Pemerintah DKI Jakarta harus melayani warganya. Bukan malah menjadikan warga sebagai objek bisnis 'haram' makam fiktif.