SEAToday.com, Jakarta - Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer sekitar pukul 23.00 waktu setempat pada Selasa, 3 Desember 2024 menuduh partai oposisi utama negara tersebut bersimpati pada Korea Utara dan melakukan kegiatan anti-negara. Para anggota parlemen kemudian dengan suara bulat memilih untuk memblokir keputusan tersebut.

Dilansir CNN, dari 300 anggota Majelis Nasional Korea Selatan, 190 orang hadir untuk memberikan suara dalam sesi darurat tengah malam. Sesaat sebelum pukul 5 pagi waktu setempat pada Rabu, 4 Desember 2024, Yoon mengumumkan bahwa ia akan membatalkan keputusannya.

Setelahnya, konfederasi serikat pekerja terbesar di Korea Selatan mengatakan pada Rabu, 4 Desember 2024 bahwa para anggotanya akan mogok kerja tanpa batas waktu hingga Presiden Yoon Suk Yeol mengundurkan diri menyusul upayanya memberlakukan darurat militer.

"Kami akan berjuang bersama rakyat, memimpin jalan bagi pengunduran diri Yoon Suk Yeol dengan segera," kata Konfederasi Serikat Buruh Korea (KCTU), menurut kantor berita Korea Selatan, Yonhap.

Serikat pekerja melanjutkan, "Anggota KCTU akan berhenti bekerja sesuai dengan pedoman pemogokan, menyerukan pengunduran diri Yoon Suk Yeol karena pengkhianatan, dan melakukan tindakan darurat nasional untuk reformasi sosial dan realisasi kedaulatan rakyat."

Konfederasi serikat pekerja yang disebut memiliki 1,2 juta anggota ini mengatakan bahwa para anggota akan berkumpul di Gwanghwamun Square Rabu pagi ini. Alun-alun besar di pusat kota Seoul yang telah lama menjadi lokasi protes politik.

Desakan Presiden Yoon mundur juga datang dari partai oposisi Korea Selatan, Partai Demokrat. Pihaknya mengatakan akan memulai proses pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol jika ia tidak segera mundur.

Partai ini mengkritik deklarasi darurat militer yang dikeluarkannya, dan menyebutnya sebagai tindakan pemberontakan dan alasan untuk pemakzulan.

"Kami tidak akan tinggal diam dan menyaksikan kejahatan Presiden Yoon yang menghancurkan Konstitusi dan menginjak-injak demokrasi," kata partai tersebut, dilansir CNN. "Presiden Yoon harus segera mengundurkan diri secara sukarela."

Sebelumnya, pemimpin partai oposisi, Park Chan-dae, mengatakan bahwa Yoon "tidak dapat menghindari tuduhan pengkhianatan" dan menyerukan agar dia "segera mundur" atas deklarasi darurat militernya.

Selain itu, para demonstran berkumpul pada Rabu pagi di luar Majelis Nasional Korea Selatan untuk menuntut pengunduran diri Presiden Yoon Suk Yeol.

Kerumunan sekitar 100 orang meneriakkan, "Tangkap Yoon Suk Yeol" dan menyerukan pemakzulan dan pencopotan jabatannya, menurut produser CNN di tempat kejadian.

Ada seruan yang terus meningkat agar presiden mundur setelah ia mengumumkan darurat militer pada Selasa malam. Presiden mencabut tindakan tersebut beberapa jam kemudian setelah anggota parlemen dengan suara bulat menolak keputusannya.