• Sabtu, 19 Oktober 2024

Penanganan Pelanggaran HAM di Papua Menurut Ketiga Capres

Penanganan Pelanggaran HAM di Papua Menurut Ketiga Capres

SEAToday.com, Jakarta - Dalam debat pertama calon presiden (capres) Pemilu 2024 yang dilaksanakan Selasa (12/12) pukul 19:00 WIB di Kantor KPU, Jakarta Pusat, salah satu pertanyaan yang diajukan oleh panelis dalam sub-tema hak asasi manusia (HAM) adalah mengenai isu yang saat ini sedang terjadi di Papua.

 

“Beberapa tahun terakhir tren kekerasan meningkat di Papua, sementara masalah keadilan dan HAM masih belum terselesaikan, sehingga konflik terus berlanjut. Apa strategi yang akan anda siapkan untuk menyelesaikan masalah HAM dan konflik di Papua secara komprehensif?” bunyi pertanyaan tersebut.

 

Menanggapi isu HAM dan kekerasan di Papua, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menilai adanya gerakan separatis yang juga dicampurtangani oleh pihak asing. Untuk menyelesaikan masalah ini, Prabowo menyampaikan beberapa strategi yaitu menegakkan hukum, memperkuat aparat dan meningkatkan pembangunan ekonomi.

 

Menanggapi jawaban tersebut, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebutkan akan pentingnya melakukan dialog bersama masyarakat. Hal ini bertujuan agar seluruh kelompok yang ada di Papua dapat menyelesaikan masalah tersebut bersama-sama. 

 

Sementara itu, capres nomor urut 1 Anies Baswedan menilai akar permasalahan kekerasan di Papua karena tidak adanya keadilan. Langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini yaitu dengan mengusut dan menyelesaikan seluruh kasus pelanggaran HAM di Papua sampai tuntas, jangan sampai kasus tersebut berulang dan memastikan semua yang bekerja di Papua mengerti pentingnya menegakkan keadilan. Selain itu, Anies juga menambahkan perlu adanya dialog partisipatif di antara pemangku kepentingan di Papua.

 

Merespon tanggapan dari kedua capres, capres Prabowo menyatakan persetujuannya akan pentingnya pendekatan dialog. Ia juga setuju akan harus adanya keadilan. Namun menurutnya, masalah tersebut tidak sederhana untuk diselesaikan, karena adanya faktor geopolitik dan faktor ideologi. Ia juga menegaskan bahwa isu ini adalah masalah bangsa dan harus diselesaikan dengan merangkul semua kelompok.

Share
Berita Terkini
Tindakan Korea Utara Meledakkan Jalan dan Jalur Kereta Api Antar-Korea Dinilai sebagai Aksi Simbolis

Tindakan Korea Utara Meledakkan Jalan dan Jalur Kereta Api Antar-Korea Dinilai sebagai Aksi Simbolis

Hasil Rapat Paripurna DPR RI Menyetujui Terbentuknya Badan Aspira...

Rapat Paripurna DPR RI pada hari Selasa (15/10) menyetujui terbentuknya Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI masa jabatan 2024-2029 dengan anggota yang berjumlah 19 legislator.

UNIFIL: Pihak Militer Israel Masuk Secara Paksa ke Pangkalan Pasu...

Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL) melaporkan bahwa militer Israel memaksa masuk ke markasnya di Lebanon Selatan pada Minggu (13/10) pagi.

Tahun 2024, Kepolisian Republik Indonesia Merekrut 18 Personel Pe...

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan tahun 2024 Polri merekrut 18 orang personel penyandang disabilitas.

Presiden Jokowi Sebut Indonesia Mempunyai Potensi Sebagai Kekuata...

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Indonesia mempunyai potensi untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi baru di Asia bersama dengan India dan Tiongkok.

Trending Topic
Trending Topic
Trending
Trending
Popular Post

Sekolah Dasar Muhammadiyah di Sidoarjo Menerapkan Waktu Tidur Sia...

SD Muhammadiyah 4 Zamzam di Sidoarjo, Jawa Timur, menjadikan tidur siang sebagai salah satu pelajaran yang wajib diikuti siswa.

Peltu (Purn) Tatang Koswara Penembak Jitu Indonesia yang Diakui...

Tatang Koswara, lahir di Cibaduyut pada 12 Desember 1946 adalah salah satu penembak jitu (sniper) Indonesia yang diakui dunia.

Ghisca Debora Berniat Meraup Untung Rp250 Ribu per Tiket dari Pen...

Ghisca Debora Aritonang, tersangka penipuan tiket Coldplay, meraup keuntungan sebesar Rp250.000 per tiket.

Ketua KPK Firli Bahuri Ditetapkan sebagai Tersangka

Polda Metro Jaya menetapkan Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.