Penanganan Pelanggaran HAM di Papua Menurut Ketiga Capres

Penanganan Pelanggaran HAM di Papua Menurut Ketiga Capres

SEAToday.com, Jakarta - Dalam debat pertama calon presiden (capres) Pemilu 2024 yang dilaksanakan Selasa (12/12) pukul 19:00 WIB di Kantor KPU, Jakarta Pusat, salah satu pertanyaan yang diajukan oleh panelis dalam sub-tema hak asasi manusia (HAM) adalah mengenai isu yang saat ini sedang terjadi di Papua.

 

“Beberapa tahun terakhir tren kekerasan meningkat di Papua, sementara masalah keadilan dan HAM masih belum terselesaikan, sehingga konflik terus berlanjut. Apa strategi yang akan anda siapkan untuk menyelesaikan masalah HAM dan konflik di Papua secara komprehensif?” bunyi pertanyaan tersebut.

 

Menanggapi isu HAM dan kekerasan di Papua, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menilai adanya gerakan separatis yang juga dicampurtangani oleh pihak asing. Untuk menyelesaikan masalah ini, Prabowo menyampaikan beberapa strategi yaitu menegakkan hukum, memperkuat aparat dan meningkatkan pembangunan ekonomi.

 

Menanggapi jawaban tersebut, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebutkan akan pentingnya melakukan dialog bersama masyarakat. Hal ini bertujuan agar seluruh kelompok yang ada di Papua dapat menyelesaikan masalah tersebut bersama-sama. 

 

Sementara itu, capres nomor urut 1 Anies Baswedan menilai akar permasalahan kekerasan di Papua karena tidak adanya keadilan. Langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini yaitu dengan mengusut dan menyelesaikan seluruh kasus pelanggaran HAM di Papua sampai tuntas, jangan sampai kasus tersebut berulang dan memastikan semua yang bekerja di Papua mengerti pentingnya menegakkan keadilan. Selain itu, Anies juga menambahkan perlu adanya dialog partisipatif di antara pemangku kepentingan di Papua.

 

Merespon tanggapan dari kedua capres, capres Prabowo menyatakan persetujuannya akan pentingnya pendekatan dialog. Ia juga setuju akan harus adanya keadilan. Namun menurutnya, masalah tersebut tidak sederhana untuk diselesaikan, karena adanya faktor geopolitik dan faktor ideologi. Ia juga menegaskan bahwa isu ini adalah masalah bangsa dan harus diselesaikan dengan merangkul semua kelompok.