SEAToday.com, Jakarta - Pegawai federal yang menangani keberagaman, kesetaraan, inklusi, dan aksesibilitas (DEI) diperintahkan untuk cuti administratif berbayar segera, sesuai memo dari Gedung Putih.

Kebijakan ini dilakukan oleh pemerintahan baru setelah Donald Trump sebelumnya berjanji untuk menghentikan program DEI sejak hari pertama masa jabatannya.

Memo dari Kantor Manajemen Personalia AS juga menginstruksikan lembaga pemerintah untuk menutup program, menghapus situs web, akun media sosial terkait, serta membatalkan pelatihan DEI.

Tindakan ini diambil sehari setelah Trump menandatangani perintah eksekutif yang melarang program DEI, termasuk keadilan lingkungan dan rencana aksi ekuitas.

Gedung Putih menegaskan langkah ini bertujuan membongkar birokrasi DEI dan menyederhanakan proses kontrak federal. Sementara itu, pemerintahan sebelumnya di bawah Joe Biden telah memperluas perlindungan DEI di tempat kerja pemerintah untuk mencakup kelompok masyarakat yang lebih luas.

Para kritikus mengklaim bahwa program DEI diskriminatif karena dianggap menyelesaikan masalah diskriminasi rasial dengan merugikan kelompok lain, terutama warga kulit putih Amerika.

Namun, pendukung dan pakar industri menilai program ini telah dipolitisasi dan sering disalahpahami, meskipun telah berlangsung selama puluhan tahun.

Departemen Efisiensi Pemerintahan Trump, yang dipimpin oleh Elon Musk, menjadikan program DEI sebagai salah satu target utamanya.

Contohnya adalah program di lembaga federal seperti Kantor Kesempatan Kerja yang Setara, Keanekaragaman & Inklusi di Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (HHS), serta Kantor Hak Sipil di Departemen Pertahanan (DOD).

Analisis CNN terhadap anggaran 20 lembaga federal menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar mencatat inisiatif keberagaman dalam permintaan anggaran 2024 dan 2025, tidak semua merinci alokasi khusus untuk DEI.

Beberapa departemen bahkan memiliki kantor khusus untuk DEI, sementara program lintas departemen mendanai inisiatif seperti pengembangan bisnis milik minoritas dan pelatihan perekrutan yang inklusif.

Upaya pemerintahan Trump untuk membongkar DEI diperkirakan akan memicu gugatan hukum. Ratusan kelompok hak sipil dan advokasi telah mempersiapkan langkah hukum, sementara American Civil Liberties Union terus memantau pernyataan publik dan kebijakan yang diajukan oleh pemerintahan Trump terkait isu ini.

Penulis : Salvira Aulia