SEAToday.com, Jakarta – Terkait rencana revisi Undang-Undang Pilkada yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Ekseskutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi demo di depan gedung DPR RI kawasan Senayan, Jakarta pada Kamis (22/8). Aksi tersebut untuk mengawal putusan MK mengenai Pilkada yang putusannya diubah DPR RI.

Lewat unggahan Instagram BEM UI diunggah ajakan untuk mengikuti aksi demo hari ini. “Titik kumpul: Lapangan FISIP UI. Titik aksi: Gedung DPR RI,” tulis BEM UI. Dalam unggahan itu juga tercantum soal pakaian yang mereka kenakan yakni jaket almamater UI dengan dalaman kaus hitam.

Ketua BEM UI Verrel Uziel menuliskan pernyataan di Instagram @verreluziel terkait aksi demo yang dilakukan mahasiswa untuk menjaga demokrasi di Indonesia. “Mari kita satukan suara untuk menjaga demokrasi tetap hidup di negeri ini. Setiap langkah kecil kita adalah benteng kokoh bagi keadilan dan kebenaran. Jangan biarkan siapapun merusak tatanan yang telah kita bangun bersama,” tulis Verrel.

Melansir dari berbagai sumber, Verrel menjadi Ketua BEM UI melalui kongres mahasiswa pada 25 Januari 2024 lalu. Verrel adalah mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Negara yang masuk pada tahun 2020.

Sosok jangkung ini cukup aktif berorganisasi di kampus UI serta bidang kemahasiswaan lainnya. Misalnya berpengalaman sebagai Faculty President di BEM Fakultas Ilmu Administarasi UI tahun 2023 dan Head of Strategic Studies and Action Departmen di BEM FIA UI tahun 2022-2023.

Sejumlah prestasi yang diraih oleh Verrel. Seperti juara 1 Place of Indonesian Debate Competition, OIM UI pada November 2020 dan juara 2 Best Speaker Indonesian Debate Competition, OIM UI.

Verrel juga aktif dalam bidang olahraga. Dalam akun Instagramnya ia ternyata sering bermain bola basket. Prestasi dalam bidang olahraga juga cukup banyak mulai dari menjadi pemain terbaik di ajang Boys Champion Basketball Competition, DBL South Region Jakarta Series pada tahun 2019 lalu ketika ia masuk duduk di bangku SMA.

Sebagai Ketua BEM UI tentu saja ia kerap mengkriitik berbagai kebijakan pemerintah, termasuk pernah memicu kontroversi karena meminta TNI menghentikan pelanggaran HAM di Papua.