SEAToday.com, Depok-  Anggota Damkar (Pemadam Kebakaran) Depok Jawa Barat Sandi Butar Butar dipanggil atasannya setelah kritiknya viral beberapa waktu lalu. Sandi kabarnya dipanggil untuk diberikan pembinaan.

Melansir dari video di akun Instagram @brorondm, Sandi mengatakan momen saat dipanggil atasannya kepala UPT Damkar Depok. “Ya hanya absen saja. Absen pembinaan katanya. Apa yang harus dibina? Kalau dibina berarti saya diajarkan. Lalu apa yang harus diajarkan kepada saya,” kata Sandi dalam wawancara kepada wartawan.

Menurut Sandi apa yang dilakukan saat memberikan kritik memang benar adanya dan tidak dibuat-buat. “Sebenarnya pemanggilan itu hanya formalitas saja, kalua pembinaan menurut saya ini seperti teguran secara halus saja,” kata Sandi.

Setelah menghadap atasan, Sandi mengaku tak perlu menandatangani perjanjian atau apa pun. “Hanya absen saja, absen menunaikan tugas. Ini formalitas saja, tegas Sandi yang namanya viral karena membongkar kondisi perlengkapan alat kerja di Damkar Depok yang banyak mengalami kerusakkan.

Seperti diketahui dalam video yang viral di sosial media beberapa waktu lalu, nampak Sandi melakukan room tour atau membuat video menunjukkan kondisi di dalam kantornya, menunjukkan beberapa alat kelengkapan kerja yang tak berfungsi baik.

Pertama dia mengeluhkan soal dua unit gergaji mesin yang rusak. Sandi dalam videonya meminta maaf kepada warga Depok karena para anggota Damkar tak bisa bekerja dengan baik karena dua gergaji mesin rusak.

“Selamat datang room tour di kantor Pemadam Kebakaran Kota Depok. Ya, silahkan untuk warga masyarakat Kota Depok, saya mohon maaf sekali. Setiap ada telepon di UPT kami dan UPT-UPT lainnya mengenai pohon tumbang, bukan kami tidak mau mengerjakan, tapi chainsaw kami rusak,” ujar Sandi.

Sandi juga meminta kepada para pejabat Dinas Pemadam Kebaran yang merupakan atasannya untuk berjiwa besar menerima kritik. Bahkan Sandi pun siap untuk dipanggil oleh atasan daripada teman-temannya sesama anggota Damkar yang harus bertanggung jawab.

Sandi meminta agar penegak hukum untuk memeriksa beberapa oknum pejabat Damkar untuk menjelaskan perihal alat-alat kelengkapan yang tidak berfungsi baik padahal setiap tahun ada anggaran yang masuk dari pemerintah daerah.