Profil Yoon Suk Yeol, Presiden Korsel yang Sempat Umumkan Darurat Militer

SEAToday.com, Seoul – Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol dikabarkan sudah mencabut status darurat militer di negara tersebut. Kondisi ini membuat pasukan militer akan ditarik dari operasi di Korsel.

Dalam pernyataannya Yoon mengaku mendapat saran dari Majelis Nasional untuk mencabut status darurat militer. Semoga saja keputusan sang presiden untuk mencabut status itu membuat kondisi politik di Korsel dan kawasan Asia bisa mencair.

Yoon lahir di Bomun-dong, sebuah kawasan di daerah Seoul pada 18 Desember 1960 (64 tahun). Yoon dibesarkan oleh orangtua yang cukup berpendidikan. Ayahnya professor di salah satu universitas di Korea Selatan begitu juga ibunya menjadi seorang akademisi.

Sebelum jadi presiden, Yoon mendalami dunia hukum. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Nasional Seoul ini lulus tahun 1991. Karier dalam bidang hukum dimulai saat menjadi Jaksa Penuntut pada 1994 di Kantor Kejaksaan distrik Daegu. Namun dia mengundurkan diri dan bekerja di sebuah firma besar.

Yoon pernah bekerja sebagai Direktur Divisi Pertama Departemen Investigasi Pusat dan Kepala Departemen Investigasi Khusus Tingkat Pertama di Kejaksaan Distrik Pusat Seoul. Pada tahun 2013 dalam pemerintahan Park Geyn-hye, Yoon menjadi pemimpin tim investigas kasus campur tangan National Intelligence Service atau NIS.

Pada Pemilu Presiden tahun 2022 lalu Yoon memenangkan kontestasi. Ia didukung oleh Partai Rakyat Berkuasa atau People Power Party. Yoon unggul tipis dari pesaingnya, Lae Jae-myung yang berasal dari Partai Demokrat. Yoon memperoleh suara 48,6 persen dan Lee mendapat 47,8 persen.

Selama dua tahun menjadi orang nomor satu di Korsel beberapa kali Yoon melakukan keputusan yang kontroversial, termasuk melakukan darurat militer meski akhirnya dicabut lagi.

Misalnya di bawah kepemimpinannya, hubungan Korsel dengan Korea Utara (Korut) justru merenggang hingga memanas. Yoon keras terhadap Korut hingga ketegangan meningkat di Semenanjung Korea.Kondisi ini dikhawatirkan bakal ada perang antar dua negara.

Yoon juga dituding tersangkut kasus korupsi dengan sejumlah pengusaha di Korsel. Banyak warga di Korsel yang melontarkan kekecewaan kepada Yoon karena diduga tak jujur dan tak terbuka dalam kasus tersebut.

Kebijakan ekonomi Yoon dianggap berpihak pada kelompok pengusaha. Misalnya orang kaya dihapus pajaknya dan kurang baik dalam memberantas isu resesi seks dimana banyak pasangan suami istri di Korsel yang tak mau memiliki anak, termasuk Yoon dan istrinya juga tak punya anak.