Bahlil Pastikan Pemindahan Ibu Kota ke IKN Tetap Berjalan pada 2028

SEAToday.com, Jakarta - Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pemindahan ibu kota Indonesia ke Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap akan berlangsung pada 2028, meskipun muncul isu terkait pemblokiran anggaran pembangunan IKN.
Bahlil menyatakan bahwa pemindahan ibu kota tetap menjadi target utama Presiden Prabowo Subianto. Proses pembangunan pun terus berjalan sesuai tahapan yang telah direncanakan.
"Soal strategi penyelesaiannya, itu menjadi ranah Kementerian Pekerjaan Umum," ujar Bahlil setelah memimpin Rapat Kerja Nasional 2025 Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu (8/2).
Meski demikian, Bahlil mengaku tidak dapat memberikan komentar lebih lanjut mengenai pembangunan IKN, karena menurutnya tidak semua ketua umum partai politik memahami detail proyek ibu kota baru yang berlokasi di Kalimantan Timur.
"Jangan beranggapan bahwa semua ketua umum partai memahami hal ini. Tidak demikian," tegasnya.
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum menegaskan bahwa pemblokiran anggaran pembangunan IKN bukan disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, Mohammad Zainal Fatah, menjelaskan bahwa pemblokiran anggaran ini merupakan prosedur umum yang biasa dilakukan di awal tahun dan bukan bagian dari anggaran operasional.
Artikel Rekomendasi
Kabar Indonesia
Prabowo Putuskan Pemeriksaan Kesehatan Gratis Berjalan Mulai 10 F...
Presiden Prabowo Subianto putuskan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) resmi berjalan secara nasional pada 10 Februari 2025.
Kemendikdasmen Libatkan Sekolah Swasta dalam SPMB
Kemendikdasmen turut melibatkan sekolah swasta dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang akan menggantikan sistem PPDB pada 2025.
Menteri Pariwisata Tegaskan Komitmen Wujudkan Pariwisata Aman
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan bahwa ingin komitmen pemerintah untuk mewujudkan pariwisata yang aman dan nyaman.
MK Resmi Hapus Presidential Threshold pada UU Pemilu
Mahkamah Konstitusi putuskan hapus ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam UU Pemilu.
Berita Terpopuler
Sekolah Dasar Muhammadiyah di Sidoarjo Menerapkan Waktu Tidur Sia...
SD Muhammadiyah 4 Zamzam di Sidoarjo, Jawa Timur, menjadikan tidur siang sebagai salah satu pelajaran yang wajib diikuti siswa.
Peltu (Purn) Tatang Koswara Penembak Jitu Indonesia yang Diakui...
Tatang Koswara, lahir di Cibaduyut pada 12 Desember 1946 adalah salah satu penembak jitu (sniper) Indonesia yang diakui dunia.
Kronologi Kasus Guru Honorer Ibu Supriyani yang Viral, Kini Ditan...
Kasus guru honorer ibu Supriyani yang dituding melakukan pemukulan pada siswanya, kini ditangguhkan penahanannya.
Kronologi Kecelakaan Beruntun di Tol Cipularang KM 92, Diduga aki...
Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat mengatakan bahwa tabrakan beruntun di Tol Cipularang Kilometer (KM) 92, Kabupaten Purwakarta, Senin, 11 November 2024, diduga dipicu truk bermuatan berat yang mengalami rem blong sehi...
Trending Topik
Berita Terkini
BMKG: Jakarta Diprakirakan Hujan Sabtu Siang
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Jakarta diguyur hujan pada Sabtu (22/2) siang.
Mesir Optimistis Gaza Pulih dalam Tiga Tahun dengan Dukungan Nega...
Perdana Menteri Mesir Mostafa Madbouly menegaskan bahwa Mesir dan negara-negara Arab lainnya mampu merampungkan rekonstruksi Jalur Gaza dalam waktu tiga tahun. Pernyataan ini merespons kehancuran besar yang dialami wilay...
Presiden Prabowo Resmi Lantik 961 Kepala Daerah
Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 961 kepala daerah terpilih beserta wakilnya secara serentak, Kamis (20/2/2025).
Amnesti Internasional Desak Prancis Tolak RUU Larangan Jilbab dal...
Amnesti Internasional mendesak parlemen Prancis untuk menolak rancangan undang-undang (RUU) yang bertujuan melarang penggunaan jilbab dan simbol keagamaan lainnya dalam kompetisi olahraga di negara tersebut.