SEAToday.com, Hamilton - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Senin (27/1) menolak usulan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk merelokasi warga Palestina keluar dari Jalur Gaza.

“Kami menentang segala rencana yang mengarah pada pemindahan paksa penduduk atau bentuk pembersihan etnis apa pun,” tegas juru bicara PBB, Stephane Dujarric, dalam konferensi persnya.

Sebelumnya, pada Sabtu (25/1), Trump mengusulkan pemindahan warga Palestina dari Gaza ke Mesir dan Yordania, dengan menyebut Gaza sebagai "wilayah yang hancur total" akibat konflik dengan Israel.

Dujarric menekankan bahwa Mesir, Yordania, serta Liga Arab juga telah menolak gagasan tersebut. Dalam pernyataan bersama, Mesir, Yordania, Liga Arab, dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dengan tegas menentang segala upaya pemindahan atau relokasi warga Palestina dari tanah mereka.

Kondisi di Tepi Barat

Dilansir dari ANTARA, ketika ditanya oleh kantor berita Anadolu soal wilayah Tepi Barat yang bisa menjadi "Gaza baru" di tengah serangan militer Israel yang meningkat, Dujarric menyampaikan keprihatinannya terhadap memburuknya situasi di sana.

Dia mengkritik keras kekerasan yang dilakukan pemukim Israel terhadap warga sipil Palestina di Tepi Barat. Dujarric juga mengingatkan agar perhatian dunia tidak hanya terfokus pada Gaza, karena situasi di wilayah lain juga membutuhkan perhatian serius.

Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) melaporkan memburuknya kondisi di Jenin dan kamp pengungsinya, yang hancur akibat operasi militer Israel sejak 21 Januari. Selama tujuh hari operasi tersebut, banyak korban jiwa berjatuhan, infrastruktur hancur, dan jalan rusak.

Tragedi terbaru termasuk pembunuhan seorang balita Palestina oleh Israel, serta serangan udara yang dilaporkan menewaskan dua warga Palestina di kamp pengungsi Tulkarm. PBB mengecam penggunaan kekuatan berlebihan oleh militer Israel, terutama terhadap warga sipil.

“Rumah sakit bukanlah target serangan dan harus selalu dilindungi,” ujar Dujarric, merujuk pada pengepungan Rumah Sakit Pemerintah Tulkarm oleh pasukan Israel.

Korban Konflik Gaza dan Tepi Barat

Ketegangan di seluruh Tepi Barat semakin meningkat akibat perang di Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 47.300 orang dan melukai lebih dari 111.500 lainnya sejak 7 Oktober 2023, menurut laporan Kementerian Kesehatan Palestina. Di wilayah Tepi Barat sendiri, setidaknya 880 warga Palestina dilaporkan tewas, dan lebih dari 6.700 lainnya terluka akibat serangan Israel.

Setelah perang berkepanjangan, kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan mulai berlaku di Gaza pada 19 Januari, menghentikan serangan Israel. Sementara itu, Mahkamah Internasional (ICJ) pada Juli 2023 menegaskan bahwa pendudukan Israel atas wilayah Palestina adalah ilegal, dan menyerukan pengosongan semua permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.