KPK Resmi Menetapkan Hasto Sebagai Tersangka dalam Kasus Suap Harun Masiku

SEAToday.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Harun Masiku kepada Wahyu Setiawan, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Penyidik memperoleh bukti keterlibatan HK sebagai Sekjen PDIP,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, seperti yang dilansir dari Antara pada Selasa (12/24).
Setyo juga menambahkan bahwa Hasto memiliki peran aktif dalam upaya memenangkan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI melalui berbagai cara.
“Saudara HK terlibat dalam sejumlah langkah untuk memastikan saudara HM (Harun Masiku) menang,” tambahnya.
Penetapan tersangka terhadap Hasto dilakukan setelah proses gelar perkara menyimpulkan adanya bukti yang cukup untuk menaikkan status kasus ini ke tahap penyidikan.
Sebelumnya, Harun Masiku telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan pemberian suap kepada penyelenggara negara terkait penetapan anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Namun, Harun Masiku terus menghindari panggilan dari penyidik KPK hingga akhirnya dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.
Selain Harun, kasus ini juga melibatkan Wahyu Setiawan, anggota KPU periode 2017-2022. Wahyu, yang telah divonis bersalah dalam perkara yang sama, saat ini menjalani bebas bersyarat setelah sebelumnya menerima hukuman tujuh tahun penjara di Lapas Kelas I Kedungpane, Semarang, Jawa Tengah.
Artikel Rekomendasi
Kabar Indonesia
Prabowo Putuskan Pemeriksaan Kesehatan Gratis Berjalan Mulai 10 F...
Presiden Prabowo Subianto putuskan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) resmi berjalan secara nasional pada 10 Februari 2025.
Kemendikdasmen Libatkan Sekolah Swasta dalam SPMB
Kemendikdasmen turut melibatkan sekolah swasta dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang akan menggantikan sistem PPDB pada 2025.
Menteri Pariwisata Tegaskan Komitmen Wujudkan Pariwisata Aman
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan bahwa ingin komitmen pemerintah untuk mewujudkan pariwisata yang aman dan nyaman.
MK Resmi Hapus Presidential Threshold pada UU Pemilu
Mahkamah Konstitusi putuskan hapus ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam UU Pemilu.
Berita Terpopuler
Sekolah Dasar Muhammadiyah di Sidoarjo Menerapkan Waktu Tidur Sia...
SD Muhammadiyah 4 Zamzam di Sidoarjo, Jawa Timur, menjadikan tidur siang sebagai salah satu pelajaran yang wajib diikuti siswa.
Peltu (Purn) Tatang Koswara Penembak Jitu Indonesia yang Diakui...
Tatang Koswara, lahir di Cibaduyut pada 12 Desember 1946 adalah salah satu penembak jitu (sniper) Indonesia yang diakui dunia.
Kronologi Kasus Guru Honorer Ibu Supriyani yang Viral, Kini Ditan...
Kasus guru honorer ibu Supriyani yang dituding melakukan pemukulan pada siswanya, kini ditangguhkan penahanannya.
Kronologi Kecelakaan Beruntun di Tol Cipularang KM 92, Diduga aki...
Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat mengatakan bahwa tabrakan beruntun di Tol Cipularang Kilometer (KM) 92, Kabupaten Purwakarta, Senin, 11 November 2024, diduga dipicu truk bermuatan berat yang mengalami rem blong sehi...
Trending Topik
Berita Terkini
BMKG: Jakarta Diprakirakan Hujan Sabtu Siang
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Jakarta diguyur hujan pada Sabtu (22/2) siang.
Mesir Optimistis Gaza Pulih dalam Tiga Tahun dengan Dukungan Nega...
Perdana Menteri Mesir Mostafa Madbouly menegaskan bahwa Mesir dan negara-negara Arab lainnya mampu merampungkan rekonstruksi Jalur Gaza dalam waktu tiga tahun. Pernyataan ini merespons kehancuran besar yang dialami wilay...
Presiden Prabowo Resmi Lantik 961 Kepala Daerah
Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 961 kepala daerah terpilih beserta wakilnya secara serentak, Kamis (20/2/2025).
Amnesti Internasional Desak Prancis Tolak RUU Larangan Jilbab dal...
Amnesti Internasional mendesak parlemen Prancis untuk menolak rancangan undang-undang (RUU) yang bertujuan melarang penggunaan jilbab dan simbol keagamaan lainnya dalam kompetisi olahraga di negara tersebut.