SEAToday.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia mulai menyadari bisnis ilegal judi online (judol) kian berbahaya. Korbannya banyak sekali. Imbasnya ke mana-mana. Tindak kriminal meningkat, rumah tangga hancur, hingga harta lenyap. Pemerintah tak tinggal diam. Korban judol ingin diberikan bantuan sosial.

Suatu rencana kebijakan yang memunculkan kecaman. Kondisi itu sebenarnya membuktikan bahwa rakyat Indonesia tak pernah belajar. Dulu kala banyak warga Jakarta yang sengsara karena judi di era Ali Sadikin. Begini kisahnya.

Semangat Ali Sadikin mempercantik Jakarta sempat terganjal urusan dana. Dana yang tersedia takkan cukup untuk menggerakkan mimpi Jakarta supaya sejajar dengan kota-kota besar di dunia. Anggarannya Cuma Rp66 juta yang meningkat jadi Rp266 juta pertahun.

Gubernur DKI Jakarta era 1966-1977 tak menyerah. Ia mencoba memikirkan pemasukan tambahan lewat sektor lain. Banyak ide digelontorkan. Namun, hitung-hitungannya amburadul. Satu-satunya ide yang bisa membuat Jakarta berbenah adalah dengan kebijakan kontroversial: perjudian.

Pria yang akrab disapa Bang Ali pun berani mengambil risiko melegalkan perjudian. Ia dikecam sana-sini, bahkan jadi bulan-bulan makian tokoh agama. Belakangan keteguhan Ali melegalkan perjudian membawakan hasil.

Uang perjudian jadi bekal Ali Sadikin membangun Jakarta. Ibu Kota Negara itu jadi cantik dan dijuluki Kota Metropolitan karena perjudian. Ali sebenarnya memahami kebijakannya melegalkan perjudian sesuatu yang bertentangan dengan nurani, tapi pembangunan Jakarta harus jadi yang utama.

“Rakyat Jakarta juga akan segera merasakan sendiri seandainya dana Rp5 miliar setahun dari judi di Jakarta dihapuskan tanpa diganti dengan sumber dana yang lain. sekolah-sekolah tidak tidak dapat dibangun, jalan-jalan tidak diperbaiki atau ditambah, Taman Ismail Marzuki akan tutup pintu, perbaikan kampung akan mecat, seluruh kota akan jadi jorok, dan sebagaimanya,” tutur tokoh pers nasional, Mochtar Lubis dalam buku Tajuk-Tajuk Mochtar Lubis di Harian Indonesia Raya Jilid 3 (2022).

Ali memberikan restu kepada setiap pemainan judi di Jakarta. Warga Jakarta pun seraya difasilitasi untuk memilih mana permainan judi yang jadi kegemarannya. Ada juga lotere, ada pula judi lotto. Mereka dapat memainkan semuanya. Asal ada modal.

Khusus Orang Tiongkok

Kebijakan perjudian memang awalnya ditujukan kepada orang Tiongkok di Jakarta. Bukan orang Betawi atau etnis lainnya. Ali menganggap orang Tiongkok dan perjudian tak dapat dipisahkan. Kondisi itu telah berlangsung sejak masa penjajahan Belanda, serta terbukti membawa keuntungan.

Ali tak mau mereka yang di luar etnis Tiongkok ikut perjudian. Orang Islam jelas dilarang. Namun, Ali tak mau tanggung jawab jika banyak orang Islam justru masuk dan ikut mempertaruhkan uangnya di meja judi. Pandangan Ali terus dikemukan tiap ada kesempatan.

“Orang kita tidak tidak boleh judi. Apalagi orang Islam. Haram bagi orang Islam main judi. Kalau ada umat Islam yang berjudi, itu bukan salah Gubernur DKI Jakarta. Namun, urusan Keislaman orang itu bobrok. Dan sebagai umat Islam saya sendiri sama sekali tidak pernah berjudi,” tegas Ali Sadikin ditulis Ramadhan K.H. dalam buku Bang Ali: Demi Jakarta 1966-1977 (1992).

Peta itu mulai berubah kala legalnya perjudian di mulai. Penggila judi bukan saja orang Tiongkok, judi juga menjangkiti seluruh elemen masyarakat – umat Muslim juga. Mereka yang tergolong warga miskin dan kaya melebur menentukan nasib lewat fasilitas judi yang tersebar di seantero Jakarta.

Korban Bermunculan

Penggila judi berharap mereka adalah bagian orang yang beruntung. Orang yang dapat jadi kaya raya karena judi. Namun, dalam bisnis perjudian, mereka lupa kemenangan tak ubahnya bersifat fatamorgana.

Kekalahan menyakitkan bisa jadi membuat keluarga yang hancur. Kondisi itu sering terlihat ketika kepala rumah tangga menggunakan seluruh uangnya di meja judi. Anak dan istri yang tak tahu apa-apa ikut jadi korban.

“Sehingga banyak yang jatuh miskin atau keluarganya berantakan. Bahkan ada juga yang sampai terganggu jiwanya. Yah, memang taraf pendidikan masyarakat kita masih rendah, mudah latah dan terkecoh ikut-ikutan berjudi supaya cepat kaya tanpa perhitungan yang rasional,” ungkap Firman Lubis dalam buku Jakarta 1950-1970 (2018).

Keinginan untuk menang pun memaksa banyak orang untuk mempertaruhkan segalanya di meja judi. Harta yang dulunya menumpuk bisa lenyap dengan seketika. Kondisi itu sempat dituturkan oleh pebisnis kenamaan Indonesia, Probosutedjo.

Adik Presiden Soeharto itu melihat sendiri dampak judi yang mampu memiskinkan warga Jakarta. Probosutedjo sempat membeli tanah dengan harga yang sangat murah di wilayah Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Ia mendapatkan harga hanya Rp200 juta untuk 100 hektar tanah.

Memang tanah yang dibelinya masih berupa sawah dan lokasinya –kala itu—terkesan terpencil dan jauh dari keramaian pada 1970-an. Belum ada rumah penduduk, apalagi jalan. Tanah itu dibelinya dari Tuan Tanah yang kalah judi.

“Saya beli tanah itu dari seorang tuan tanah bernama Wong To Feng. Kebetulan saat itu Wong sedang mengalami pailit karena kalah di meja judi. Dia memohon pada saya untuk membeli tanahnya. Saya penuhi permintaan Wong tanpa tahu tanah itu hendak saya manfaatkan untuk apa,” cerita Probosutedjo ditulis Alberthiene Endah dalam buku Memoar Romantika Probosutedjo: Saya dan Mas Harto (2010).

Korban judi yang kehilangan harga tak sedikit. Mereka yang kehilangan harga karena judi terus bertumbuh selama perjudian dilegalkan pemerintahan Ali. Imbasnya ke mana-mana. Tokoh agama menganggap moral warga Jakarta jadi jatuh pada level terendah.

Realita itu membuat banyak ulama yang menentang keras kebijakan Ali Sadikin. Pertentangan itu sempat diperkeruh dengan pemerintah yang justru seperti menantang balik kaum ulama. kebijakan Ali banjir kecaman dan kian dibenci kaum agamis.

Ali menganggapnya biasa saja. Ia terus melanjutkan kebijakan melegalkan perjudian karena manfaatnya bagi Jakarta besar. Ali Sadikin hanya berucap: Kalau mengizinkan berjudi berdosa, biar saya yang masuk neraka.