SEAToday.com, Jakarta - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengaku sedang menyusun pedoman penyelenggaraan wisata edukasi (study tour).

Hal tersebut terungkap dalam diskusi yang diinisiasi Forum Wartawan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Forwaparekraf) berjudul “Dilarang atau Diatur? Mencari Titik Temu Antara Study Tour & Mas Depan Pariwisata”, Rabu (14/5/2025) di Jakarta.

“Mungkin ini (polemik, red) blessing in disguise. Kita berterima kasih kepada pemerintah daerah yang melihatnya sebagai concern. Kami menyadari ternyata di Kemenpar ternyata belum punya pedoman penyelenggaraan wisata edukasi,” kata Rizki Handayani Mustafa selaku Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata.

Turut hadir dalam diskusi tersebut yakni Direktur Utama (Dirut) Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Intan Ayu Kartika Managing Director Adonta Education Donny D, Penggerak Desa Wisata Nglanggeran Sugeng Handoko dan Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriawan Salim serta Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten Herbi. 

Seperti diketahui, study tour belakangan menjadi polemik setelah pelarangan oleh sejumlah daerah. Larangan muncul lantaran beberapa kasus kecelakaan yang mengakibatkan siswa peserta serta guru pendamping meninggal dunia.

Menyikapi hal tersebut, Handayani mengakui diperlukan sebuah pedoman yang mencakup teknis penyelenggaraan, manajemen risiko, serta materi study tour yang terkurasi untuk siswa. 

“Mungkin ke depan ketika meninjau kembali penyelenggaraan, bukan melarang, karena saya yakin kepala daerah paham manfaat edutrip, hanya penyelenggaraannya yang menjadi isu,” ujarnya.

Dalam acara ini sejumlah rekomendasi pun muncul agar penyelenggaraan study tour bisa lebih baik. Salah satunya dari , Managing Director Adonta Education Donny D. Menurut dia, perlu adanya pemisahan antara agen travel umum dengan agen khusus yang menangani study tour.

Donny mengatakan, hal itu akan berdampak positif untuk siswa-siswa yang ikut dalam study tour. “Treatment sebuah tavel agent dan study tour agent akan sangat berbeda. Travel akan menghemat waktu kalau landing langsung beraktivitas. Kalau kami tidak, landing treatmentnya berbeda mengingat pesertanya adalah siswa,” kata dia. 

Donny pun menambahkan ada tiga hal yang perlu diperhatikan yakni regulatroy compilance, risk management, dan academic value and treatment. Donny mencontohkan Australia dan Jepang yang sudah menerapkan tiga hal tersebut. “Nanti kami akan menghandle sekolah dari Australia. Sebelum travel berlangsung, akan ada dua orang yang melaksanakan itinerary yang dijalankan,” kata dia.

Lebih lanjut, Wakil Menteri Kemenparekraf Ni Luh Puspa dalam pernyataan penutupnya mengatakan, Kemenparekraf memprioritaskan manfaat untuk siswa ketika membahas study tour. “Bukan soal menghasilkan uang untuk pariwisata tetapi manfaat untuk adik-adik kita. Bagaimana mencari solusi jangka panjang. Bukan seakdar emmadamkan api, tetapi mencegah apinya muncul kembali,” kata dia. 

Ni Luh mengakui pihaknya juga tengah membahas pedoman pelaksanaan wisata edukasi. Pasalnya, wisata edukasi punya manfaat untuk para siswa. “ Kami saat ini berprogres untuk mencari solusi, menciptakan wisata edukasi yang aman dan nyaman bagi anak-anak, bagi orang tua, terutama dari sisi industri pariwisatanya,” ujarnya menutup.