SEAToday.com, Jakarta - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, meningkatkan status bencana hidrometeorologi dari semula siaga menjadi tanggap darurat terhitung mulai hari ini hingga 14 hari ke depan.

Hal ini dilakukan sebagai upaya respons cepat penanganan setelah wilayah terdampak bencana meluas.

Peningkatan status kebencanaan tersebut mengacu hasil rapat koordinasi perangkat daerah setempat yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 100.3.3.2/Kep.212-BPBD/2025.

"Memutuskan menetapkan dari status siaga menjadi kondisi tanggap darurat bencana banjir, longsor, curah hujan ekstrem, abrasi, angin kencang, dan puting beliung dari tanggal 5 Maret hingga 18 Maret 2025," kata Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang di Kantor BPBD Bekasi, Rabu (5/3/2025).

Keputusan ini pun dibuat untuk mengantisipasi sekaligus upaya penanganan bencana secara optimal melalui beragam langkah strategis guna meminimalisasi dampak kerugian.

Adapun hal yang ditekankan secara eksplisit dalam surat keputusan tersebut yakni mobilisasi segenap sumber daya untuk membantu masyarakat terdampak bencana sekaligus menjalankan prosedur pemulihan secepat mungkin.

"Kami juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan mengikuti instruksi pihak berwenang," ucapnya.

Seluruh kepala perangkat daerah juga diinstruksikan untuk menjadi petugas naradamping atau Liaison Officer (LO).

Ini untuk memastikan efektivitas koordinasi antara pemerintah dengan instansi terkait sekaligus terjun langsung membantu masyarakat terdampak.

Pemerintah Kabupaten Bekasi telah mengerahkan tim tanggap bencana dari BPBD dan relawan kebencanaan untuk berkoordinasi dengan instansi di tingkat provinsi dan pusat. Posko darurat serta dapur umum juga telah didirikan untuk memberikan bantuan kepada warga.

"Kepedulian dan kerja sama masyarakat serta pemerintah menjadi kunci dalam penanganan bencana ini. Dengan status tanggap darurat ini, kami berharap dapat segera memulihkan kondisi bencana sekaligus memastikan keselamatan warga terdampak," ucapnya.

Sementara, penetapan status tanggap darurat bencana mempertimbangkan kondisi terkini wilayah terdampak yang semakin meluas dari semula tujuh kecamatan menjadi belasan kecamatan.

"Banjir saat ini melanda 51 desa di 16 kecamatan dengan ketinggian muka air bervariasi antara 20 centimeter hingga lebih dari 1,5 meter," ujar Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi Muchlis.

Sebanyak 61.648 warga terdampak banjir dan 48.207 warga di antaranya terpaksa mengungsi di 14 titik pengungsian.

Desa Sukamekar, Buni Bakti, Kedung Pengawas serta beberapa desa di Kecamatan Cikarang Selatan, Setu dan Cibarusah menjadi wilayah paling parah terdampak banjir.

Patroli keamanan di lokasi pengungsian juga terus ditingkatkan terutama bagi ibu hamil dan balita yang membutuhkan perhatian khusus.

"Petugas gabungan termasuk tenaga medis juga telah disiagakan di lokasi pengungsian untuk merawat warga yang mengalami keluhan kesehatan akibat bencana ini," katanya.

Dedy mengungkapkan bahwa berdasarkan prediksi BMKG, intensitas hujan masih berpotensi meningkat dengan perkiraan masa puncak terjadi setelah 10 Maret 2025.

"Fenomena ini diduga sebagai bagian dari siklus lima tahunan. Meskipun cuaca di Bekasi cerah, banjir masih terjadi akibat kiriman air dari hulu, seperti dari Bogor," tutur Dedy.

Hingga saat ini, evakuasi warga juga masih berlangsung di beberapa titik. Para pengungsi ditempatkan di lokasi-lokasi pengungsian, termasuk kantor desa, kecamatan, serta aula yang disediakan," lanjutnya.

Sejumlah infrastruktur terdampak bencana banjir juga telah dipetakan oleh pemerintah daerah, termasuk di wilayah Jatiwangi, Kecamatan Cikarang Barat yang mengalami kerusakan sepanjang 20 meter.

"Sebagai solusi sementara, kita akan menyewa jembatan besi menggunakan dana tanggap darurat atau BTT agar aktivitas masyarakat tetap berjalan," ucapnya.

Pemkab Bekasi juga memantau kondisi sungai secara intensif melalui alat sistem peringatan dini atau early warning system yang dimiliki BPBD wilayah setempat.