SEAToday.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto berpesan agar institusi atau aparat penegak hukum tidak ragu dalam menindak tegas Judi Online dan tidak boleh membantu atau melakukan "backing" terhadap oknum terlibat aktivitas judi daring (online).

Tidak hanya judi daring (online), tetapi terhadap tindak kejahatan lainnya yaitu narkoba, penyelundupan, dan korupsi.

"Presiden menekankan ada empat persoalan penting yang tidak boleh main-main untuk mengatasinya. Yang pertama adalah persoalan judi online, kedua adalah persoalan narkoba, ketiga persoalan penyelundupan, dan keempat soal korupsi," kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (6/11/2024) dilansir Antara.

Sebelum melaksanakan kunjungan tugas ke luar negeri, Presiden Prabowo mengumpulkan para menteri untuk membahas sejumlah isu, antara lain penegakan hukum terhadap empat tindak kejahatan itu.

Terkait empat persoalan tersebut, Presiden meminta Kejaksaan Agung hingga kepolisian tidak ragu menindak tegas kasus tersebut.

Jadi, Jaksa Agung, kepolisian yang diminta oleh Bapak Presiden untuk jangan ragu, untuk menindak tegas soal empat hal tadi," ujar Hasan.

Selain menindak tegas sejumlah tindak kejahatan tersebut, Prabowo juga berpesan agar institusi maupun lembaga penegak hukum tidak boleh membantu atau melakukan "backing" terhadap oknum terlibat aktivitas judi daring (online) dan menegaskan untuk memerangi kejahatan tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid.

"Tadi disebutkan beberapa institusi atau lembaga, Polri, Jaksa Agung, kemudian juga Kemenkopolkam, dan bahkan tidak tertutup tiga itu tapi semuanya bekerja sama, tidak boleh ada backing-backingan," ujar Meutya, Rabu (6/11/2024)

"Ini bahasa beliau, tidak boleh ada yang mem-backing, yang membantu atau apapun itu," lanjutnya.

Ia mengatakan bahwa Presiden meminta seluruh kementerian/lembaga untuk bersatu memerangi judi online karena sebagian besar korbannya adalah masyarakat tidak mampu.

Oleh karena itu, Presiden meminta agar tidak boleh ada institusi yang kongkalikong terhadap oknum yang terlibat judi online.

Selain untuk melindungi masyarakat tidak mampu dari jerat judi online, Presiden menekankan bahwa dengan memerangi kejahatan tersebut, daya beli dan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat.

Sementara itu, Kemenkomdigi terus berupaya mendukung penyidikan terhadap oknum pegawai yang diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online.