Syarat Pilkada Dua Putaran Bisa Dilakukan dan Aturannya

SEAToday.com, Jakarta - 2024 bisa saja dilakukan pada putaran kedua jika hasil perolehan suara pasangan calon kurang dari 50 persen. Biasanya Pilkada dua putaran terjadi di Provinsi DKI Jakarta.

Apalagi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tentang Provinsi DKI Jakarta Pasal 11 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa syarat dilaksanakannya Pemilu dua putaran adalah apabila pemilu putaran pertama tidak mendapat perolehan suara mayoritas lebih dari 50 persen.

Artinya hanya Pilkada DKI Jakarta yang diperbolehkan menggelar Pilkada hingga dua putaran dibandingkan daerah lain di Indonesia. Jika Pilkada di DKI Jakarta akan berlangsung selama dua putaran maka diselenggarakan pada 26 Februari 2025.

Putaran kedua Pilkada berbeda dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dimana calon harus minimal mendapat 20 persen suara di setiap provinsi di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.

Apakah di Jakarta akan ada Pilkada dua putaran? Saat ini pasangan calon nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno unggul dalam perolehan suara baik hitung cepat atau real count di beberapa kecamatan di DKI Jakarta.

Makanya pihak Pramono-Rano menyebut Pilkada DKI Jakarta akan berlangsung selama satu putaran karena perolehan suara pasangan ini mencapai 50 persen suara, sementara ghitung cepat denagn margin of error 1 persen pada angka 49 dan 51 persen suara.

Berbeda dengan Pramono-Rano, tim sukses pasangan Ridwan Kamil dan Suswono yakin Pilkada DKI Jakarta akan berlangsung selama dua putaran. Mereka bersikukuh pasangan Pramono dan Rano meraih perolehan tak sampai 50 persen suara.

Salah satu anggota tim pemenangan nomor urut 1 itu mengatakan pihaknya terus mengawal suara agar Pilkada bisa dilakukan selama dua putaran. Para anggota tim pemenangan akan menyiapkan strategi khusus apabila Pilkada berlangsung selama dua putaran untuk melawan pasangan Pramono dan Rano