Hanya 75 Pendukung Masing-masing Paslon yang Diizinkan Hadir dalam Debat Capres-Cawapres

Author: Dian Kencana
December 10, 2023

Debat pertama calon presiden dan wakil presiden digelar di gedung KPU RI, Jakarta. Photo: KPU

SEAToday.com, Jakarta-KPU membatasi jumlah pendukung masing-masing pasangan calon (paslon) capres-cawapres saat menghadiri debat perdana pada 12 Desember 2023, maksimal hanya 75 orang. Debat pertama yang diikuti oleh capres-cawapres akan membahas mengenai pemerintahan, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan akan publik, dan kerukunan warga. Acara debat pertama ini akan diselenggarakan di Kantor KPU dengan durasi debat 120 menit.

Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari, menyampaikan kuota undangan pendukung masing-masing capres tersebut merupakan kesepakatan yang tercapai pada rapat koordinasi antara KPU bersama ketiga tim pasangan calon. Terkait siapa saja pendukung yang hadir, KPU menyerahkan sepenuhnya kepada pihak masing-masing pasangan calon.

Selain itu, KPU juga telah mengumumkan 11 panelis untuk debat pertama calon presiden yang dijadwalkan akan berlangsung pada Selasa (12/12) di Kantor KPU, Jakarta. 11 orang panelis ini merupakan orang-orang yang kompeten di bidangnya dan mayoritas merupakan akademisi dari berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia.

Berikut daftar nama 11 panelis yang terpilih:

Mada Sukmajati (Pakar Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada)
Rudi Rohi (Pakar Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana)
Lita Tyesta (Ahli Hukum Tata Negara Universitas Diponegoro)
Khairul Fahmi (Pakar Hukum Universitas Andalas)
Agus Riewanto (Pakar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret)
Susi Dwi Harijanti (Pakar Tata Hukum Negara Universitas Padjadjaran)
Bayu Dwi Anggono (Guru Besar Universitas Jember)
Ahmad Taufan Damanik (Ketua Komnas HAM 2017-2022)
Phil. Al Makin (Guru Besar Studi Agama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga)
Gun Gun Heryanto (Pengajar UIN Syarif Hidayatullah)
Wawan Mas’udi (Dekan Fisipol Universitas Gadjah Mada)

Debat pertama akan diperuntukan kepada para kandidat calon presiden, dengan topik Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik, dan Kerukunan Warga.