Hanya 75 Pendukung Masing-masing Paslon yang Diizinkan Hadir dalam Debat Capres-Cawapres
SEAToday.com, Jakarta-KPU membatasi jumlah pendukung masing-masing pasangan calon (paslon) capres-cawapres saat menghadiri debat perdana pada 12 Desember 2023, maksimal hanya 75 orang. Debat pertama yang diikuti oleh capres-cawapres akan membahas mengenai pemerintahan, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan akan publik, dan kerukunan warga. Acara debat pertama ini akan diselenggarakan di Kantor KPU dengan durasi debat 120 menit.
Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari, menyampaikan kuota undangan pendukung masing-masing capres tersebut merupakan kesepakatan yang tercapai pada rapat koordinasi antara KPU bersama ketiga tim pasangan calon. Terkait siapa saja pendukung yang hadir, KPU menyerahkan sepenuhnya kepada pihak masing-masing pasangan calon.
Selain itu, KPU juga telah mengumumkan 11 panelis untuk debat pertama calon presiden yang dijadwalkan akan berlangsung pada Selasa (12/12) di Kantor KPU, Jakarta. 11 orang panelis ini merupakan orang-orang yang kompeten di bidangnya dan mayoritas merupakan akademisi dari berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia.
Berikut daftar nama 11 panelis yang terpilih:
- Mada Sukmajati (Pakar Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada)
- Rudi Rohi (Pakar Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana)
- Lita Tyesta (Ahli Hukum Tata Negara Universitas Diponegoro)
- Khairul Fahmi (Pakar Hukum Universitas Andalas)
- Agus Riewanto (Pakar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret)
- Susi Dwi Harijanti (Pakar Tata Hukum Negara Universitas Padjadjaran)
- Bayu Dwi Anggono (Guru Besar Universitas Jember)
- Ahmad Taufan Damanik (Ketua Komnas HAM 2017-2022)
- Phil. Al Makin (Guru Besar Studi Agama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga)
- Gun Gun Heryanto (Pengajar UIN Syarif Hidayatullah)
- Wawan Mas’udi (Dekan Fisipol Universitas Gadjah Mada)
Debat pertama akan diperuntukan kepada para kandidat calon presiden, dengan topik Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik, dan Kerukunan Warga.
Recommended Article
News Update
OIKN Targets Legislative, Judicial Buildings to be Completed in...
The Nusantara Authority (OIKN) is targeting the construction of legislative and judicial infrastructure to be completed by 2028.
The Ministry of Foreign Affairs Confirms No Indonesian Citizens A...
The Indonesian Ministry of Foreign Affairs has confirmed that no Indonesian citizens (WNI) were victims of the 7.3-magnitude earthquake that struck Vanuatu on Tuesday, December 17, 2024
Bogor Police to Implement Car-Free Night in Puncak to Ease New Ye...
Bogor Police implement Car-Free Night in Puncak for New Year's Eve from 6 PM to 2.30 AM, with traffic diversions, odd-even rule, and a one-way system.
Powerful 7.3 Magnitude Earthquake Strikes Vanuatu, Causing Extens...
A powerful magnitude 7.3 earthquake struck just 30 km off the coast of Vanuatu's capital, Port Vila, on Tuesday (12/17), triggering landslides and flattening multiple buildings, including several embassies.
Popular Post
SOEs Ministry Tries Out Four Days in Workweek System
The State-Owned Enterprises (SOEs) Ministry is testing the implementation of a four-day workweek. This was shared on Instagram @lifeatkbumn on Saturday (6/8).
TransJakarta Extends Operational Hours of Soekarno-Hatta Airport...
TransJakarta extended its service time until midnight for the corridor with destination to the Soekarno-Hatta International Airport, starting Wednesday (6/19).