SEAToday.com, Jakarta - Pejabat punya ajiannya sendiri mendekatkan diri ke masyarakat. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tak mau ketinggalan. Ia baru saja membangun posko pengaduan dalam kompleks Istana Wapres, Jakarta.

Barang siapa yang mau melaporkan --apa saja-- masalahnya, dapat langsung datang. Gibran pun menamakan posko aduannya: Lapor Mas Wapres. Langkah yang diambil Gibran sebenarnya bukan hal baru. Dulu kala, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pernah melakukannya. Ahok keranjingan minta masyarakat mengadu lewat pesan singkat (SMS). Program itu dikenal dengan nama SMS Ahok. Begini ceritanya.

Gaya kepemimpinan pejabat negara punya ciri khasnya masing-masing. Pejabat yang satu dan lainnya punya corak berbeda untuk menggali permasalahan rakyat yang dipimpin. Eksistensi kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi), misalnya.

Tokoh politik itu punya gaya andalan untuk belanja masalah ke masyarakat. Jokowi tak melulu mengandalkan pemberitaan atau bisikan bawahannya. Ia terus saja bergerak sendiri dengan gaya blusukan.

Ajian itu digunakan Jokowi untuk melihat langsung realisasi programnya di masyarakat. Jokowi juga dapat mengetahui masukan terbaru terkait masalah masyarakat. Gaya blusukan itu digunakannya untuk merebut hati rakyat Solo, Jakarta, kemudian Indonesia.

Buktinya, gaya blusukan bisa membawa Jokowi bersinar sebagai Wali Kota Solo era 2005-2012, Gubernur DKI Jakarta era 2012-2014, dan Presiden Indonesia era 2014-2024. Jokowi pun jadi semacam role model untuk politisi lainnya supaya bisa dekat dengan rakyat.

“Gaya keluar masuk kampung itu memang efektif mendekati masyarakat lapisan paling bawah. Blusukan juga merupakan usahanya mengecek langsung program kerja pemerintahannya. Jokowi sudah mempraktekkan gaya itu sejak ia menjabat Wali Kota Solo dan kemudian Gubernur DKI Jakarta. Inilah salah satu daya tarik bagi rakyat untuk memilihnya sebagai presiden,” tertulis dalam laporan majalah Tempo berjudul Mengawal Presiden Blusukan, 1 September 2014.

SMS Ahok

Blusukan memang jadi andalan Jokowi kala memimpin Jakarta. Namun, opsi blusukan justru tak jadi andalan yang digunakan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Pria kelahiran Manggar, Belitung Timur, 29 Juni 1966 itu punya cara sendiri supaya mengerti masalah warga Jakarta.

Ahok bahkan sudah mencoba belanja masalah Jakarta dari jauh-jauh hari. Ia kerap membagikan kontaknya pribadi supaya warga Jakarta dapat menyampaikan keluhan langsung via pesan singkat. Ajian itu dikenal dengan nama SMS Ahok. Warga Jakarta pun dapat mengundang Ahok jika memang butuh sesuatu untuk didiskusikan lewat SMS Ahok.

Opsi itu terus dimainkan Ahok hingga ia kemudian dipasang dengan Jokowi sebagai Cagub dan Cawagub dalam Pilgub DKI Jakarta 2012. Jokowi memainkan gaya blusukannya. Ahok lebih memilih cara dengan nomor ponselnya.

Ahok meyakini gebrakannya yang dilakukan bisa lebih banyak menerima aduan. Cepat, efektif, dan bisa langsung dieksekusi keluhannya. Kondisi itu terbukti kala Jokowi-Ahok terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta baru sedari 2012.

Ahok membagikan sampai tiga nomor supaya warga Jakarta dapat mengadu. Ada yang mengadu soal jalanan rusak. Ada yang mengadu parkir sembarang. Aduan itu akan diinventaris oleh asisten Ahok. Kadang juga kala libur Ahok membacanya sendiri dan memberikan solusi.

"Kita respons semua. Pengaduannya macam-macam, tapi umumnya mirip-mirip, semua mirip-mirip. Ya macam-macam, ada yang soal hukum," kata Ahok dikutip laman detik.com, 19 Desember 2014.

Respons tanggap yang dilakukan Ahok membuat aduan via SMS kian meningkat. Kondisi itu membuat warga Jakarta percaya perubahan bisa hadir di Jakarta. 

Macam-Macam Laporan

Kehadiran layanan aduan SMS Ahok jadi primadona. Semuanya orang dapat mengirimkan pesan singkat. Warga Jakarta tinggal kirim pesan dan menunggu pesannya diproses. Kebanyakan tiada yang kesulitan mengoperasikan pesan singkat di ponsel. Tua hingga muda mampu melakukannya.

Kala Ahok naik dari Wakil Gubernur ke Gubernur DKI Jakarta aduan lewat pesan singkat tetap jadi unggulan. Ahok pun mulai membuat sarana aduan warga lebih beragam. Opsinya ada aduan lewat aplikasi ponsel pintar, Qlue dan datang langsung ke meja pengaduan di Balai Kota DKI Jakarta.

Opsi-opsi yang ada tak membuat aduan lewat pesan singkat kehilangan pamor. Peminat aduan meningkat seiring dengan cekatannya pemerintah dalam memuluskan keinginan warga Jakarta. Ambil contoh pada tahun 2013 saja.

Aduan lewat SMS mencapai 16 ribu dalam setahun. Itupun pesan yang direspon mencapai 50 persen. Jumlah itu sms yang didapat memang banyak. Sehari rata-rata asisten Ahok bisa menerima hingga 500-1.000 pesan perhari.

Namun, tak semua pesan membutuhkan respons cepat dibalas. Beberapa di antaranya kadang dikirim oleh orang iseng. Pesan bernada mesum tak jarang masuk. Ahok pun memahaminya. Risiko jadi pejabat publik katanya. Sebab, pekerjaan sebagai pemimpin Jakarta tak bisa menyenangkan semua pihak.

Ada pula pesan berisi kritik hingga hinaan. Istimewanya lagi banyak pesan yang membuat sekretaris Ahok tertawa. Orang yang mengadu kadang kala bukan hanya mengadu urusan fasilitas atau kebijakan belaka. Kadang juga iseng minta dicarikan jodoh oleh Gubernur Ahok.

“Isi pesan bukan hanya keluhan yang berhubungan dengan pelayanan publik dan fasilitas umum, tetapi ada juga yang berisikan SMS nyasar, ungkapan cinta, ekspresi penolakan serta aduan tentang orang tua yang memaksa anaknya memberikan cucu. Yang paling unik suatu kali ada warga yang meminta tolong dicarikan jodoh,” tegas Meicky Shoreamanis Panggabean dalam buku Ahok: Akal Politik Sehat (2016).

Potret aduan via SMS era Ahok jadi bukti bahwa mengurus Jakarta bukan hal yang mudah. Namun, pekerjaan itu akan lebih ringan jika semua hal yang ada di dalam Jakarta – pemerintah, swasta, dan masyarakat bekerja sama untuk Jakarta lebih baik.

Pemerintah tak merasa jalan sendiri. Warga Jakarta pun tak merasa ditinggalkan oleh pemimpinnya. Pemerintah pun sadar jika tenaganya terbatas. Jadi, mereka butuh masukan dari segala lini supaya dapat bekerja lebih baik. Aduan itu jadi bagian paling penting dalam memformulasikan kebijakan tepat guna.