SEAToday.com, Jakarta - Pasangan calon kepala daerah dapat menggunakan fasilitas pemerintah untuk melakukan kampanye Pilkada Serentak 2024. Hal ini disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja.

Contohnya yaitu salah satu fasilitas milik pemerintah yang menjadi langganan sebagai gelaran kampanye akbar, yaitu Stadium Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Stadion berkapasitas 88.083 penonton ini sering digunakan untuk acara politik, baik pasangan calon presiden maupun acara partai politik tertentu.

"Bisa tidak sarana pemerintahan menjadi kampanye? Boleh-boleh saja. Gelora Bung Kano kan berapa puluh kali menjadi tempat rapat umum. Jadi tidak ada masalah untuk itu," kata Bagja di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Senin ((28/10/2024).

Selain itu, calon kepala daerah juga dapat melakukan kampanye di aula pemerintah desa (pemdes) bila disewakan.

"Untuk kampanye-kampanye yang rapat umum ataupun terbatas dan diperlakukan sama dan balai desa ini disewakan itu maka masih diperkenankan," ujar Bagja.

Ia menegaskan bahwa fasilitas pemerintah untuk berkampanye boleh digunakan, tetapi harus mengedepankan prinsip adil sehingga pemerintah setempat harus memperlakukan kebijakan yang sama kepada semua pasangan calon kepala daerah.

"Kalau aula desanya tidak disewa dan tidak dibuka untuk umum, maka hal itu pun berlaku untuk kampanye," pungkas Bagja.

Netralitas kepala desa juga menjadi sorotan Bawaslu RI setelah beberapa peristiwa mobilisasi yang terjadi di berbagai daerah.

Bagja mengatakan, meski tetap bisa memilih dalam Pilkada 2024, kepala desa harus menjaga netralitasnya dengan cara tidak berpihak.

Oleh karena itu, Bawaslu mengimbau kembali agar kepala desa atau lurah atau perangkat desa bisa tetap menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.