MK Mulai Sidangkan Perkara Sengketa Pilkada 2024

Author: Maria Bella
January 9, 2025

Wakil Ketua Makhkamah Konstitusi Saldi Isra memimpin sidang perdana perselisihan hasil pemilihan Pilkada 2024 untuk panel 2 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (8/1/2025). (dok: ANTARA FOTO/Muhammad Ramdan)

SEAToday.com, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menyidangkan perkara perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pilkada 2024.

Sidang sengketa Pilkada 2024 ini dilakukan dengan metode sidang panel, di mana terdapat tiga panel yang terdiri atas tiga hakim konstitusi.

Panel satu yakni Suhartoyo didampingi Daniel Yusmic Foekh dan M. Guntur Hamzah, panel dua yakni Saldi Isra didampingi Ridwan Mansyur dan Arsul Sani, serta panel tiga yaitu Arief Hidayat didampingi Anwar Usman dan Enny Nurbaningsih.

“Pagi ini, kami akan menggelar sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan permohonan pemohon," ujar Wakil Ketua MK Saldi Isra selaku ketua panel dua di Gedung II MK, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Sementara itu dalam sidang tersebut, hakim Konstitusi Anwar Usman tidak dapat mengikuti persidangan karena sakit.

Hakim konstitusi sekaligus Juru Bicara MK Enny Nurbaningsih mengatakan bahwa Anwar sedang dirawat di rumah sakit akibat jatuh.

Berdasarkan Peraturan MK Nomor 14 Tahun 2024, sidang pemeriksaan pendahuluan dijadwalkan berlangsung pada tanggal 8–16 Januari 2025.

Sementara itu, sidang dengan agenda mendengarkan jawaban KPU selaku pihak termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu, akan digelar pada tanggal 17 Januari–4 Februari 2025.

Dalam sengketa Pilkada 2024, MK telah meregistrasi sebanyak 310 perkara yang terdiri dari 23 perkara sengketa gubernur, 238 perkara bupati, dan 49 perkara wali kota.

Ratusan perkara tersebut dibagi atas pertimbangan tertentu agar tidak menumpuk pada panel tertentu dan tidak berbenturan kepentingan dengan masing-masing hakim panel.

"Kami mempertimbangkan beberapa hal yang sebisa mungkin menghindari, tidak ada yang namanya benturan atau potensi konflik kepentingan," ujar Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi Pan Mohamad Faiz, Jumat (3/1).

"Seperti apa? Misalnya dari daerah. Jadi, [hakim] tidak akan menangani [sengketa] pilkada yang berasal dari daerah hakim yang bersangkutan," lanjutnya.