SEAToday.com, Tel Aviv - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengungkap akan menutup kantor lokal Al Jazeera dan beberapa media lainnya dalam rangka implementasi Undang-Undang yang baru disahkan.

Parlemen Israel mengesahkan Undang-Undang yang menyebutkan media berita asing sebagai salah satu hal yang mengancam keamanan nasional Israel, sehingga media-media tersebut dapat dilarang beroperasi dalam 45 hari ke depan. Pihaknya juga mengatakan Undang-Undang akan berlaku mulai Juli 2024 hingga konflik dengan Gaza berakhir.

“...The terrorist channel Al Jazeera will no longer broadcast from Israel. I intend to act immediately in accordance with the new law to stop the channel’s activity…” tulis Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di X melalui akun pribadinya.

".. kanal teroris Al Jazeera tidak akan lagi mengudara dari Israel. Saya ingin bertindak secepatnya sesuai dengan peraturan baru untuk menghentikan aktivitas kanal ini,"

Pemerintahan Israel secara terbuka juga menuduh Al Jazeera sebagai bagian dari kelompok anti-Israel. Salah satunya dengan menuduh media tersebut memiliki hubungan dengan Hamas. Bukan hanya Al Jazeera, media Lebanon Al Mayadeen juga sebelumnya telah dilarang untuk beroperasi di Israel.

Al Jazeera menanggapi implementasi Undang-Undang ini dengan mengatakan Netanyahu tidak dapat menjelaskan berbagai serangan terhadap Al Jazeera dan rekan-rekan pers kecuali dengan menyajikan kebohongan atau fitnah yang sifatnya menghasut dan akan merugikan bagi staf-staf media.

Amerika Serikat, sebagai salah satu mitra utama Israel, melalui Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan tindakan Israel sebagai satu hal yang mengkhawatirkan.

Penulis: Kalila Untsa