SEAToday.com, Denpasar-World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali berlangsung pada 18-25 Mei 2024 dengan tema Air untuk Kesejahteraan Bersama. Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Bali sudah menyiapkan rencana kunjungan delegasi WWF ke lima objek wisata dan dua jenis karyawisata.

Kepala Dispar Bali Tjok Bagus Pemayun mengatakan pihaknya tengah menyusun rencana kunjungan delegasi WWF ke tempat wisata di Bali. “Ada dua karyawisata baru program panitia nasional, ada menuju Museum Subak dan tentu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menperekraf) kan mengusulkan memberikan melukat atau kegiatan pemurnian,” kata Tjok Pemanyun dalam keterangan yang diterima Sabtu (27/4).

Dari dua jenis karyawisata tersebut, Dispar Bali sedang melihat kesiapan tiga lokasi melukat yang bisa didatangi seperti Pura Tirta Empul di Tampaksiring, Penglukatan Mumbul di Abiansemal, dan Penglukatan di Jatiluwih Tabanan.

Banyak hal yang dipersiapkan untuk menentukan lokasi-lokasi terkait jarak tempuhnya. “Kalau delegasi berangkat dari Nusa Dua menuju Jatiluwih ada dua pilihan, satu ada rombongan yang ke Mumbul Abiansemal, satu ke Jatiluwih,” imbuh Tjok Pemanyun.

Sementara itu Museum Subak dipilih karena lokasinya dekat dengan kawasan Denpasar. Museum ini berada di kawasan Pantai Padang Galak dan Pantai Mertasari, serta dekat dengan Pantai Campuhan atau pantai yang menghubungan jenis air tawar dan air laut sehingga cocok dengan agenda WWF.

Masing-masing tempat wisata yang bakal didatangi delegasi WWF bisa menampung sekitar 100 orang. Karena WWF tinggal menghitung hari maka Dispar terus berkoordinasi dengan pengelola objek wisata guna memastikan efektivitas para delegasi di sana.

Dispar belum mengetahui rencana waktu karyawisata delegasti WWF. Namun mereka memastikan kegiatan kunjungan bakal diselipkan di tengah-tengah pertemuan WWF yang akan dihadiri 193 negara peserta.

“Karyawisata ini kami selipkan, saya usulkan first come first serve, siapa yang mendaftar lebih dulu itu yang kami berikan, agar kapasitasnya tidak lebih. Kami sampaikan apa yang boleh dan tidak, kemudian apa yang perlu dibawa, karena tidak semua bisa dan mau ikut,” tambah Tjok Pemanyun.

Dispar juga memberikan aturan bahwa delegasi utama WWF yang merupakan tamu VVIP akan dibebaskan dari pungutan wisatawan mancanegara. “beberapa delegasi yang menjadi pengecualian, kalau pun mereka mengajukan beberapa nama, nanti kami verifikasi dulu,” sambung Tjok Pemanyun.

Pada 14 Februari 2024 lalu dikeluarkan kebijakan Peraturan Daerah atau Perda Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan bagi Wisatawan Asing untuk Perlindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali. Dalam Perda tersebut ada kewajiban pembayaran pungutan wisman Rp 150 ribu setiap kunjungan ke Bali, sehingga kebijakan ini juga berlaku bagi delegasi WWF.

Saat ini Pemprov Bali masih bersama-sama menyiapkan fasilitas karyawisata dan titik pertemuan. Termasuk pemasangan penjor atau bambu berbalut janur di sepanjang jalur yang akan dilewati delegasi WWF seperti di jalur bandara salah satunya.