Presiden Prabowo Usul Pemilihan Kepala Daerah Dilakukan oleh DPRD

Author: Johan Dito
December 14, 2024

Presiden RI Prabowo Subianto menunjukkan surat suara di TPS 08, Desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/11/2024). (dok: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

SEAToday.com, Bogor – Presiden Prabowo Subianto mengusulkan jika pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebaiknya dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berada di tiap provinsi, kabupaten, dan kota.

Hal itu disampaikan Prabowo ketika menghadiri HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Kamis (12/12) lalu. Dalam pidatonya memang banyak isu-isu yang disinggung oleh orang nomor satu di Indonesia tersebut, salah satunya tentang Pilkada 2024 serentak yang sudah selesai di Indonesia.

Menurut Prabowo apabila Pilkada dilakukan oleh anggota DPRD maka lebih efisien dan tidak memakan banyak biaya. Dua hal itu menjadi perhatian Prabowo kenapa dia memiliki usul untuk mengubah sistem tersebut pada pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang akan dilakukan pada 2029 mendatang.

“Kalau sistem yang ada sekarang ini mahal, dari wajah yang menang pun lesu, apalagi yang kalah,” canda Prabowo. Prabowo melihat beberapa negara di Asia juga melakukan pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh wakil rakyat di parlemen seperti Malaysia, Singapura, dan India.

Tentunya Prabowo hanya mengungkapkan usulan semata. Apabila sistem pemilihan kepala daerah akan diubah wajib menjalani proses yang cukup panjang karena ada peraturan atau undang-undang yang harus diubah.”Jadi yang memilih kepala daerah biar anggota DPRD saja,” tambahnya.

Pilkada secara langsung pertama kali dilakukan pada tahun 2005 setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Pilkada yang sebelumnya dilakukan oleh DPRD mulai saat itu dilakukan oleh masyarakat.

Pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung adalah langkah maju dalam demokrasi Indonesia. Partisipasi masyarakat juga cukup tinggi dan semangat dalam memilih kepala daerah.

Meskipun pilkada secara langsung memiliki pro dan kontra dan berbagai tantangan. Mulai dari biaya yang sangat mahal menggunakan uang negara, politik uang, konflik di masyarakat, hingga penyelenggaraan pemilihan yang dianggap tak profesional