Nama-nama yang Dikabarkan Gantikan Gus Miftah Sebagai Utusan Khusus Presiden

Author: Johan Dito
December 10, 2024

Gus Miftah minta maaf atas video viral pengajian di Magelang (Sumber Foto: ANTARA/Aris Wasita)

SEAToday.com, Jakarta – Setelah Miftah Maulana alias Gus Miftah mengundurkan diri sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan, beberapa nama dikabarkan akan menjadi calon penggantinya. Siapa saja mereka?

1.Yaqut Choli Qoumas

Nama pertama adalah mantan Menteri Agama Kabinet Indonesia Maju yakni Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut. Ia adalah Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor yang dianggap tepat mengisi posisi yang ditinggalkan Gus Miftah.

Memiliki pengalaman sebagai Menteri Agama tentunya untuk urusan keagamaan membuat Gus Yaqut bisa menggantikan posisi Gus Miftah. Dia juga dikenal sebagai sosok yang mengkampanyekan toleransi agama di Indonesia.

2.Ali Mochtar Ngabalin

Berikutnya ada nama Ali Mochtar Ngabalin. Ali pernah menjabat sebagai Tenaga Ahli di Kantor Staf Presiden Republik Indonesia. Pengalaman bekerja sebagai tenaga ahli membuat namanya mencuat. Politisi Partai Golkar tersebut juga dikenal sebagai sosok yang religius.

3.Adi Hidayat

Ustaz Adi Hidayat atau UAH juga masuk dalam daftar. Bahkan pada Senin (9/12). UAH jadi perbincangan netizen karena disebut cocok untuk menggantikan Gus Miftah. Apalagi sempat viral foto UAH bersalamanan dengan Presiden Prabowo.

UAH dikenal sebagai pendakwah yang tak pernah melontarkan kontroversi.UAH saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua I Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022–2027. UAH sering memberikan pesan-pesan penting tentang keagamaan lewat kanal YouTube pribadinya.

4.Alissa Wahid

Lalu ada Alissa Wahid putri dari Presiden ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Alissa yang aktif dalam organisasi juga selalu menjunjung toleransi apalagi sang ayah disebut sebagai tokoh pluralisme di Indonesia.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasmo Ahmad pernah menjelaskan kepada wartawan bahwa posisi Utusan Khusus Presiden sebenarnya boleh diisi atau tidak. Semua diserahkan kepada Prabowo Subianto sebagai presiden yang memiliki hak prerogatif dalam memutuskan.