SEAToday.com, Jakarta – Mulai bulan Juli 2025 program sekolah swasta gratis di DKI Jakarta akan mulai diberlakukan. Tentu saja besaran anggaran sekolah swasta gratis ini diperkirakan mencapai Rp 2,3 triliun.

Menurut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah sebenarnya untuk biaya uang sekolah atau SPP nilainya mencapai Rp 1,6 triliun tetapi dalam program ini pemerintah daerah DKI Jakarta juga mau memberikan bantuan kepada siswa berupa seragam, alat sekolah, dan buku yang mencapai Rp 700 juta, jadi jika dijumlahkan mencapai Rp 2,3 triliun.

Ima menambahkan selama ini Kartu Jakarta Pintar atau KJP yang menjadi hak siswa justru diduga disalahgunakan oleh orangtua. Banyak uang KJP malah dipakai untuk membayar cicilan motor yang tak ada hubungan dengan keperluan siswa di sekolah.

Kemungkinan pada program sekolah swasta gratis nantinya uang bantuan tidak akan diberikan kepada siswa atau orangtua siswa, melainkan langsung dibayar kepada pihak sekolah, meskipun teknis pendistribusiannya masih dievaluasi sampai sekarang.

Ima meminta beberapa pihak untuk mengawal program sekolah swasta gratis agar bisa berjalan dengan lancar, salah satunya Dinas Pendidikan dan Bank DKI guna mencegah penyelewengan dana bantuan dari pemerintah.

Program sekolah swasta gratis pertama kali diungkap oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo yang mengatakan bantuan sekolah swasta gratis juga memenuhi kebutuhan pribadi peserta didik.

Program sekolah swasta gratis memang akhirnya diterapkan karena banyak siswa di DKI Jakarta yang tidak bisa masuk sekolah negeri karena usia dan zonasi. Jika masuk ke sekolah swasta orangtua tidak mampu membayar.

“Banyak anak-anak yang ketika dia zonasi tidak dapat, usianya kurang, akhirnya mereka masuk swasta, di swasta pun tidak dapat KJP. Akhirnya yang terjadi adalah mereka pun putus sekolah, menunggak, ijazahnya tertahan,” ucap Purwosusilo.

Memang tidak semua sekolah swasta yang akan diajak kerja sama dengan pemerintah daerah dalam program ini. Sebab ada beberapa pembagian sekolah swasta dari klaster 1 sampai klaster 5.

Sekolah swasta yang masuk dalam kategori klaster 1 sampai 3 kemungkinan yang menjadi target pemerintah daerah sementara klaster 4 dan 5 termasuk dalam kategori sekolah elite dan tidak masuk dalam program ini.