Sembilan negara resmi membentuk Kelompok Den Haag pada Jumat (31/1) sebagai upaya membela hak-hak Palestina.

SEAToday.com, Den Haag - Perwakilan dari Afrika Selatan, Malaysia, Namibia, Kolombia, Bolivia, Chili, Senegal, Honduras, dan Belize berkumpul di Den Haag dalam sebuah pertemuan yang diinisiasi oleh Progressive International, organisasi politik internasional yang fokus pada koordinasi langkah-langkah hukum, diplomatik, dan ekonomi terhadap dugaan pelanggaran hukum internasional oleh Israel.

Setelah diskusi berlangsung, sembilan negara tersebut mengumumkan pembentukan Kelompok Den Haag, yang menurut mereka lahir sebagai respons atas kebutuhan mendesak.

Dalam pernyataannya, kelompok ini menyatakan duka mendalam atas hilangnya nyawa, mata pencaharian, komunitas, serta warisan budaya akibat tindakan genosida yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza dan wilayah Palestina lainnya yang diduduki. Mereka menegaskan bahwa tidak akan tinggal diam menghadapi kejahatan internasional tersebut.

Kelompok ini berkomitmen untuk menegakkan kewajiban dalam mengakhiri pendudukan Israel di Palestina serta mendukung hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, termasuk mewujudkan negara Palestina yang merdeka.

Pernyataan tersebut juga menegaskan niat kelompok untuk mendukung Mahkamah Pidana Internasional (ICC), serta bagi negara-negara yang menjadi pihak dalam Statuta Roma, mereka berjanji akan mematuhi kewajiban hukum terkait surat perintah penangkapan pejabat Israel dan pelaksanaan tindakan sementara Mahkamah Internasional (ICJ).

Selain itu, mereka juga mendorong penghentian penyediaan atau pengiriman senjata, amunisi, dan perlengkapan militer ke Israel, terutama dalam situasi yang berisiko tinggi digunakan untuk pelanggaran hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia.

Mereka juga menyatakan niat untuk mencegah kapal-kapal tertentu berlabuh di pelabuhan dalam yurisdiksi mereka, jika kapal tersebut berisiko tinggi mengangkut bahan bakar dan persenjataan ke Israel.

"Kami akan mengambil langkah lebih lanjut untuk mengakhiri pendudukan Israel atas Palestina dan menghapus hambatan terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, termasuk pembentukan negara Palestina yang merdeka," bunyi pernyataan kelompok tersebut.

Pada Desember 2023, Afrika Selatan mengajukan gugatan terhadap Israel ke Mahkamah Internasional atas dugaan pelanggaran Konvensi Genosida terhadap warga Palestina di Gaza. Sejak saat itu, sejumlah negara, termasuk Nikaragua, Kolombia, Kuba, Libya, Meksiko, Palestina, Spanyol, dan Turki, turut bergabung dalam kasus tersebut.

Sejak 7 Oktober 2023, serangan Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 47.400 warga Palestina, sebagian besar di antaranya perempuan dan anak-anak, serta melukai lebih dari 111.000 orang. Selain itu, lebih dari 11.000 orang dinyatakan hilang, sementara kehancuran luas dan krisis kemanusiaan yang terjadi telah menambah jumlah korban jiwa, termasuk di kalangan lansia dan anak-anak.

Pada November 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.