SEAToday.com, Vatikan - Paus Fransiskus telah menawarkan perlindungan di wilayah Vatikan untuk mantan pemimpin Myanmar yang ditahan, Aung San Suu Kyi. Kabar ini beredar di media Italia, Selasa, 24 September 2024.

"Saya meminta pembebasan Aung San Suu Kyi dan saya telah bertemu dengan putranya di Roma. Saya telah mengusulkan kepada Vatikan untuk memberinya perlindungan di wilayah kami," kata Paus, menurut sebuah laporan tentang pertemuannya dengan para Yesuit di Asia selama perjalanan ke sana awal bulan ini, dilansir dari AFP.

Harian Corriere della Sera menerbitkan sebuah artikel oleh imam Italia Antonio Spadaro yang memberikan kutipan dari pertemuan-pertemuan pribadi, yang berlangsung di Indonesia, Timor Leste dan Singapura pada 2--13 September 2024.

"Kita tidak bisa tinggal diam dengan situasi di Myanmar saat ini. Kita harus melakukan sesuatu," kata Paus. "Masa depan negara Anda haruslah perdamaian yang didasarkan pada penghormatan terhadap martabat dan hak-hak setiap orang dan penghormatan terhadap sistem demokrasi yang memungkinkan setiap orang untuk berkontribusi bagi kebaikan bersama."

Suu Kyi, 79 tahun, sedang menjalani hukuman penjara 27 tahun atas berbagai tuduhan mulai dari korupsi hingga tidak menghormati pembatasan pandemi Covid.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia mengatakan bahwa persidangan tertutup yang dialaminya adalah sebuah kepura-puraan yang dirancang untuk menyingkirkannya dari panggung politik. Putra Suu Kyi, Kim Aris, mengatakan kepada AFP bahwa ia yakin ibunya akan berterima kasih atas tawaran tersebut.

"Saya yakin Maymay (berarti ibu dalam bahasa Burma) akan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Paus Fransiskus yang telah mendesak junta militer untuk membebaskannya dan usulannya kepada Vatikan untuk memberikan perlindungan kepadanya," ujarnya.

Ia menambahkan, "Meskipun demikian, saya ragu bahwa junta akan mempertimbangkan permintaan tersebut, karena mereka tetap takut akan popularitas Maymay di antara rakyat Burma, bahkan dari luar negeri."

Pada 2015, Liga Nasional untuk Demokrasi yang dipimpin Suu Kyi memenangkan pemilihan umum demokratis pertama di Myanmar dalam 25 tahun terakhir. Militer menangkapnya ketika melakukan kudeta pada 2021 dan dia dikatakan oleh media lokal menderita masalah kesehatan dalam tahanan.

Peraih Nobel Perdamaian pada 1991 ini pernah dipuji sebagai mercusuar bagi hak asasi manusia. Namun, ia kehilangan dukungan dari para pendukung internasional pada 2017, karena dituduh tidak melakukan apa pun untuk menghentikan penindasan tentara terhadap minoritas Rohingya yang sebagian besar beragama Islam.

Tindakan keras tersebut merupakan subjek dari penyelidikan genosida yang sedang berlangsung di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan penganiayaan terus berlanjut, menurut para pengungsi Rohingya di negara tetangga, Bangladesh.

Suu Kyi tetap populer secara luas di Myanmar yang mayoritas penduduknya beragama Buddha, yang telah bergejolak sejak kudeta pada 2021, dengan junta memerangi kelompok-kelompok pemberontak etnis yang sudah mapan dan kekuatan pro-demokrasi yang lebih baru.